PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2023 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

PERMEN Nomor 23 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Target Kinerja terdiri atas: a. Kinerja utama berupa target Angka Kredit; dan/atau b. Kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

Pasal 12

Pasal 13

Koreksi

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bagi Jabatan Fungsional TPHPI setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk TPHPI pemula; b. 5 (lima) untuk TPHPI terampil; c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk TPHPI mahir; dan d. 25 (dua puluh lima) untuk TPHPI penyelia. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi. (3) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi TPHPI Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (4) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPHPI wajib memperoleh Hasil Kerja minimal untuk setiap periode. (5) Penetapan target Angka Kredit Minimal yang dipersyaratkan bagi TPHPI digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP. (6) Target Angka Kredit Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari tugas Jabatan Fungsional TPHPI. (7) Capaian akumulasi Angka Kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan paling sedikit 100% (seratus persen) dari tugas Jabatan Fungsional TPHPI. (8) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi TPHPI setiap tahun ditetapkan paling banyak: a. 5,6 (lima koma enam) untuk TPHPI pemula; b. 7,5 (tujuh koma lima) untuk TPHPI terampil; c. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk TPHPI mahir; dan d. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk TPHPI penyelia. (9) Dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing- masing jenjang Jabatan Fungsional TPHPI setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 3 (tiga) untuk TPHPI pemula; b. 4 (empat) untuk TPHPI terampil; dan c. 10 (sepuluh) untuk TPHPI mahir. (10) Dalam hal memiliki pangkat pangkat paling pada jenjang jabatan pangkat paling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), target Angka Kredit paling sedikit ditetapkan 10 (sepuluh) untuk TPHPI penyelia.

BAB Kedua

Angka Kredit Minimal

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

(1) TPHPI yang bertugas di daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya dapat diberikan tambahan Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK. (2) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya. (3) Pemberian tambahan Angka Kredit bagi TPHPI yang bertugas di daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya dalam jangka waktu paling kurang 1 (satu) tahun, dilakukan pada setiap penilaian Angka Kredit setiap tahun sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB IV

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam rangka penilaian Angka Kredit, TPHPI harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam bahan usulan penilaian. (2) Bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan Pejabat Penilai Kinerja melalui sistem informasi. (3) Selain menyampaikan bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPHPI harus melampirkan dokumen berupa: a. hasil Penilaian SKP; dan b. keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional TPHPI. (4) Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Tahapan pengisian bahan usulan penilaian oleh TPHPI meliputi: a. mengisi formulir bahan usulan penilaian; dan b. menyusun berkas pendukung bahan usulan penilaian yang terdiri atas: 1. hasil penilaian SKP; 2. dokumen bukti fisik dan/atau elektronik; 3. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan; 4. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; 5. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang; dan 6. surat pernyataan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan jenjang jabatannya. (6) Berkas pendukung bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (7) Bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan surat penyampaian sebagaimana format pada Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Formulir bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana format pada Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 d sebagaimana format pada Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 4 sebagaimana format pada Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 5 sebagaimana format pada Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (12) Surat pernyataan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 6 sebagaimana format pada Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2): a. belum tersedia; b. terdapat gangguan pada jaringan internet; dan/atau c. tidak berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaian bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya dapat dilakukan secara manual.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Tim Penilai TPHPI terdiri atas: a. Tim Penilai pusat; dan b. Tim Penilai unit kerja. (2) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tim Penilai yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan untuk menilai Angka Kredit TPHPI penyelia di lingkungan Instansi Pembina. (3) Tim Penilai unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim penilai yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja jabatan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan untuk menilai Angka Kredit TPHPI pemula di lingkungan Instansi Pembina.

Pasal 19

(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit TPHPI diusulkan kepada pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana contoh formulir pada Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) PAK untuk kenaikan pangkat TPHPI dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. (4) Hasil PAK TPHPI dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian Kinerja TPHPI dan berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB Kesatu

Pengusulan Angka Kredit

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB Kedua

Penilaian Angka Kredit

Pasal 17

Koreksi

(1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional TPHPI dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan capaian SKP dan keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional TPHPI. (2) Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penilaian dan ditetapkan sebagai capaian Angka Kredit. (3) Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; b. tugas penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap SKP, keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional TPHPI, bahan usulan penilaian, dan berkas pendukung lainnya; c. ketua Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibantu sekretaris dan anggota Tim Penilai; d. tugas penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai; e. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf d melakukan penilaian terhadap kesesuaian SKP dengan dokumen bukti fisik dan/atau elektronik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b; f. dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, maka bahan usulan penilaian anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain; g. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada Pejabat yang Berwenang yang MENETAPKAN Angka Kredit; h. dalam hal ketua Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, Pejabat yang Berwenang dapat MENETAPKAN ketua Tim Penilai pengganti; i. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan j. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan penilaian lanjutan oleh Tim Penilai untuk disepakati dan ditetapkan dalam sidang pleno. (4) Sidang pleno Tim Penilai bertujuan untuk MENETAPKAN berita acara penilaian Angka Kredit. (5) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai. (6) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme: a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak. (7) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit TPHPI dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai. (8) Berita acara penilaian Angka Kredit TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan format tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun. (10) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan. (11) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional TPHPI dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional TPHPI yang ditetapkan dalam peta jabatan. (12) Apabila diperlukan Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan. (13) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali masa jabatan. (14) Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (13) untuk dapat diangkat kembali sebagai Tim Penilai setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 18

BAB V

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Kenaikan pangkat bagi TPHPI dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) TPHPI yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (3) TPHPI yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 21

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional TPHPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kenaikan jenjang jabatan bagi TPHPI dilakukan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan f. memenuhi Hasil Kerja minimal. (2) TPHPI mengajukan usul kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan dokumen berupa: a. asli PAK terakhir; b. surat keterangan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan yang akan diduduki; c. salinan sah surat keterangan lulus/sertifikat Uji Kompetensi; d. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; e. salinan sah surat keputusan pencantuman gelar sesuai kualifikasi jabatan; f. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir; dan g. salinan sah dokumen penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir. (3) TPHPI yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol). (4) TPHPI yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

Pasal 23

(1) TPHPI mahir yang akan naik jenjang jabatan menjadi TPHPI penyelia, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi Jabatan Fungsional TPHPI yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit. (2) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pengembangan profesi pada jenjang jabatan sebelumnya.

Pasal 24

Kenaikan jenjang jabatan dari TPHPI pemula sampai dengan TPHPI penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 25

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional TPHPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Kenaikan jenjang jabatan dari TPHPI pemula sampai dengan TPHPI penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 25

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional TPHPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 26

Koreksi

(1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional TPHPI pemula sampai dengan Jabatan Fungsional TPHPI penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk MENETAPKAN pemberhentian dari Jabatan Fungsional TPHPI.

Pasal 27

Koreksi

TPHPI diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional TPHPI; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi dan tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional TPHPI. Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. TPHPI yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional TPHPI; b. tidak memenuhi Standar Kompetensi; atau c. tidak terpenuhinya perolehan Hasil Kerja Mimimal sampai dengan 2 (dua) periode jabatan.

Pasal 28

(1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pejabat Fungsional TPHPI dengan melampirkan: a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional TPHPI yang disetujui oleh pimpinan unit kerja; b. salinan sah PAK terakhir; c. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; dan d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir. (2) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. TPHPI menyampaikan pengajuan pemberhentian kepada pimpinan unit kerja; b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan mengusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari TPHPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, diajukan oleh pimpinan unit kerja dengan melampirkan: a. PAK terakhir; b. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; dan c. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 30

Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan cara: a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional TPHPI; b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian dari TPHPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan mengusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari TPHPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) TPHPI yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI. (2) TPHPI yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS. (3) TPHPI yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI dalam hal telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS. (4) TPHPI yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI dalam hal telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah atau telah selesai menjalani pelatihan dan telah diaktifkan bekerja kembali. (5) TPHPI yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI dalam hal telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional TPHPI. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari TPHPI dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan selama diberhentikan.

Pasal 32

(1) TPHPI yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) yang menjalani tugas belajar dan mendapatkan ijazah diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai pengembangan profesi.

Pasal 33

(1) TPHPI diberhentikan karena ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional TPHPI harus menyampaikan usulan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun pada Jabatan Fungsional TPHPI yang akan didudukinya. (2) TPHPI yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan. (3) Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI. (4) TPHPI yang telah mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 34

Penetapan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pemberhentian

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Penetapan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2023 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

BAB I

BAB II

Pasal 11

Pasal 12

BAB I

BAB II

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

BAB VIII

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38