Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Krit...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. 3. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia di provinsi. 4. Kriteria Teknis adalah kriteria yang terkait langsung dengan beban kerja dan kualitas pelaksanaan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia. 5. Kriteria Penunjang adalah kriteria yang terkait dengan administrasi dan/atau pendukung terhadap beban kerja serta kualitas pelaksanaan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia. 6. Kriteria Umum adalah kriteria yang terkait dengan persyaratan bersifat umum dan berlaku secara luas dalam pembentukan Kantor Wilayah Kementerian.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Penataan Kantor Wilayah meliputi: a. pembentukan Kantor Wilayah; dan b. pengubahan Kantor Wilayah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembentukan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan tata cara penilaian dan penghitungan pembentukan. (2) Pembentukan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. perkembangan akan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hak Asasi Manusia di wilayah; b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan kebijakan Pemerintah; c. penyesuaian berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja; d. keberhasilan, pencapaian tujuan (outcome), dan strategi Kementerian Hak Asasi Manusia yang tergambar dalam rencana strategis dan peta penjenjangan kinerja; e. kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau f. ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dalam skala provinsi. (3) Pembentukan Kantor Wilayah dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien.

Pasal 4

Koreksi

Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah berdasarkan pertimbangan atau dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan provinsi baru.

Pasal 5

Koreksi

Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah baru diusulkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan: a. naskah urgensi; b. peraturan perundang-undangan terkait pembentukan provinsi baru; c. pernyataan dukungan dari pemerintah daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tertulis; dan d. dokumen yang menerangkan ketersediaan lahan dan/atau gedung operasional Kantor Wilayah serta dukungan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Prosedur pembentukan Kantor Wilayah meliputi: a. prakarsa pembentukan Kantor Wilayah ditindaklanjuti dengan membentuk tim peninjau lapangan oleh Sekretaris Jenderal; b. tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas Sekretariat Jenderal Kementerian, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan, dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan; c. tim peninjau lapangan bertugas melaksanakan peninjauan lapangan untuk: 1. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau instansi penegak hukum terkait dukungan pembentukan Kantor Wilayah; 2. pengumpulan informasi dan gambaran konkret terkait potensi pembentukan Kantor Wilayah; dan 3. pengkajian dan penilaian untuk mencocokkan data awal ke dalam naskah dengan kondisi faktual di daerah/Lokasi; d. tim peninjau lapangan menyusun naskah urgensi dan menyampaikan kepada Menteri; dan e. Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan pembentukan Kantor Wilayah beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri. (2) Menteri menerima usulan pembentukan dan menindaklanjuti dengan penyampaian usulan persetujuan pembentukan Kantor Wilayah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara. (3) Dalam hal dibutuhkan, dalam proses pengusulan pembentukan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim verifikasi yang terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal Kementerian, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan, dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan, serta dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (4) Menteri MENETAPKAN Kantor Wilayah setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

Koreksi

Menteri dapat mengusulkan pengubahan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan kriteria: a. adanya perubahan kebijakan pemerintah; b. adanya perubahan strategi organisasi dalam mencapai tujuan Kementerian; c. adanya perubahan kedudukan, tugas, fungsi, lokasi, dan/atau wilayah kerja; atau d. adanya perubahan ruang lingkup, beban kerja, dan jangkauan pelayanan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengubahan Kantor Wilayah dilaksanakan dengan mekanisme: a. Sekretaris Jenderal mengajukan usulan kepada Menteri serta dilengkapi dengan naskah urgensi pengubahan Kantor Wilayah; b. Sekretaris Jenderal Kementerian melalui unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi bersama Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan serta Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan membentuk tim pengkajian dan penilaian serta melaporkan hasil rekomendasi kepada Menteri; c. Menteri menyampaikan usulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. Dalam hal diperlukan, Menteri melakukan pembahasan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan e. Menteri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah yang mengalami perubahan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Pedoman penyusunan naskah urgensi pengubahan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia diusulkan berdasarkan kriteria nilai akhir dari Kriteria Teknis, Kriteria Penunjang, dan Kriteria Umum. (2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jumlah permasalahan hak asasi manusia di daerah yang direkomendasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa dan ditindaklanjuti daerah; b. jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah yang ditangani Kantor Wilayah; c. jumlah penguatan dan pendampingan Kantor Wilayah kepada daerah terkait dengan penilaian kepatuhan; d. rekomendasi terhadap rancangan produk hukum dan/atau produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia oleh Kantor Wilayah; dan/atau e. telah dibentuk gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia di provinsi. (3) Kriteria Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jumlah anggaran Kantor Wilayah; b. ketersediaan sumber daya manusia; c. ketersediaan sarana dan prasarana; dan/atau d. kompleksitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra kerja lainya. (4) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. jumlah proyek strategis nasional; b. potensi konflik di daerah; dan/atau c. lembaga yang melaksanakan fungsi hak asasi manusia.

Pasal 10

Kriteria Pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus) dengan pembagian yang meliputi: a. Kriteria Teknis dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 65 (enam puluh lima) persen; b. Kriteria Penunjang dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh) persen; dan c. Kriteria Umum dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 15 (lima belas) persen.

Pasal 11

Tata cara penilaian dan penghitungan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

Penetapan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia ditetapkan berdasarkan jumlah nilai akhir dari Kriteria Teknis, Kriteria Penunjang, dan Kriteria Umum. pada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Koreksi

Jumlah nilai akhir penetapan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memenuhi nilai akhir sama dengan atau lebih besar dari 65 (enam puluh lima).

Pasal 14

Koreksi

(1) Pedoman kriteria pembentukan dan pengubahan organisasi Kantor Wilayah dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur: a. Sekretariat Jenderal Kementerian; b. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan; c. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan; dan d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 15

Koreksi

Perubahan Kriteria serta tata cara penghitungan dan penilaian Kantor Wilayah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025 MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Œ NATALIUS PIGAI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KRITERIA PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA. TATA CARA PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 I A. KRITERIA TEKNIS 65% 1) Jumlah permasalahan hak asasi manusia di daerah yang direkomendasikan oleh Badan- badan PBB dan Ditindaklanjuti daerah 10% Jumlah Isu >12 100 7-12 75 <6 50 0 0 5% Penyampaian data, fakta, dan informasi dari Kanwil ke Kementerian >2 100 <2 75 0 0 2) Jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah yang ditangani Kantor Wilayah 5% Jumlah Kasus diterima > 56 100 29-56 75 <28 50 10% Persentase Ditangani >76% 100 55-76% 75 <54% 50 NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 3) Jumlah penguatan dan pendampingan Kantor Wilayah kepada daerah terkait dengan penilaian kepatuhan 15% Jumlah penguatan dan pendampingan >6 100 4-6 75 <3 50 4) Rekomendasi terhadap Rancangan produk hukum dan/atau produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia oleh Kanwil 15% Jumlah rekomendasi >3 100 <3 50 5) Telah dibentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan hak asasi manusia di Provinsi 5% Pembentukan Gugus Tugas Iya 100 Tidak 0 B. KRITERIA PENUNJANG (20%) 20% NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 II 1) Jumlah anggaran Kantor Wilayah di Bidang hak asasi manusia (DIPA 2025) 5% Memenuhi minimal Anggaran (420.000.000) Ya 100 Tidak 0 2) Ketersediaan SDM 10% Memenuhi minimal SDM sebanyak 22 orang Ya 100 Tidak 0 3) Ketersediaan Sapras 5% Ketersediaan kantor, komputer, dan alat transportasi Iya 100 Tidak 0 C. KRITERIA UMUM 15% NO UNSUR BOBOT SUB UNSUR NILAI SUB UNSUR NILAI AKHIR (%) 1 2 3 4 5 6 III 1) Jumlah Proyek PSN 4% Jumlah PSN >17 100 9-17 75 <8 50 2) Potensi konflik di daerah 3% Jumlah Konflik >26 100 14-26 75 <13 50 3) Lembaga yang melaksanakan fungsi hak asasi manusia (Komnas hak asasi manusia, LPSK) 4% Komnas hak asasi manusia Iya 0 Tidak 100 4% LPSK Iya 0 Tidak 100 MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. NATALIUS PIGAI

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Kriteria Pembentukan dan Pengubahan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16