Koreksi Pasal 9

(1) Pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia diusulkan berdasarkan kriteria nilai akhir dari Kriteria Teknis, Kriteria Penunjang, dan Kriteria Umum. (2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jumlah permasalahan hak asasi manusia di daerah yang direkomendasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa dan ditindaklanjuti daerah; b. jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah yang ditangani Kantor Wilayah; c. jumlah penguatan dan pendampingan Kantor Wilayah kepada daerah terkait dengan penilaian kepatuhan; d. rekomendasi terhadap rancangan produk hukum dan/atau produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia oleh Kantor Wilayah; dan/atau e. telah dibentuk gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia di provinsi. (3) Kriteria Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jumlah anggaran Kantor Wilayah; b. ketersediaan sumber daya manusia; c. ketersediaan sarana dan prasarana; dan/atau d. kompleksitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra kerja lainya. (4) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. jumlah proyek strategis nasional; b. potensi konflik di daerah; dan/atau c. lembaga yang melaksanakan fungsi hak asasi manusia.