PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PERMEN Nomor 6 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 6. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 7. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran. 8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Wiyata Kinarya adalah sistem pembelajaran terintegrasi yang berkelanjutan untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Kementerian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pimpinan unit kerja menyusun rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sesuai kebutuhan unit kerja. (2) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Standar Kompetensi Jabatan; b. kebutuhan organisasi; dan c. hasil asesmen. (3) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis kompetensi yang akan dikembangkan; b. bentuk Pengembangan Kompetensi; c. jalur Pengembangan Kompetensi; d. waktu pelaksanaan; dan e. kebutuhan anggaran. (4) Jenis kompetensi yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kompetensi manajerial; b. kompetensi teknis; dan c. kompetensi sosial kultural. (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. (6) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. (8) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. pendidikan; dan/atau b. pelatihan. (9) Jalur Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. Pendidikan Formal; b. pelatihan klasikal; dan c. pelatihan nonklasikal.

Pasal 3

(1) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun. (2) Peninjauan kembali rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. usulan unit kerja; b. hasil evaluasi oleh biro yang membidangi urusan sumber daya manusia; dan/atau c. hasil evaluasi oleh pusat yang membidangi urusan pelatihan pegawai. (3) Dalam hal terdapat perubahan organisasi Kementerian dan/atau perubahan rincian tugas unit kerja, waktu peninjauan kembali rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan persetujuan PyB. (4) Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada biro yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 4

(1) Biro yang membidangi urusan sumber daya manusia menganalisis usulan rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dari unit kerja. (2) Analisis usulan rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. standar kompetensi yang dibutuhkan; b. kebutuhan organisasi; dan c. pola karier pegawai. (3) Analisis usulan rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan: a. biro yang membidangi urusan analisis jabatan; b. biro yang membidangi urusan perencanaan; dan c. pusat yang membidangi urusan pelatihan pegawai. (4) Hasil analisis rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan menjadi kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. (5) Penetapan hasil analisis rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi. (6) Dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit: a. untuk bentuk Pengembangan Kompetensi pendidikan memuat kebutuhan tugas belajar; b. untuk bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan memuat: 1. pelatihan manajerial dan sosial kultural; dan 2. pelatihan teknis. (7) Dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan pimpinan tinggi madya di Kementerian. (8) Dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi: a. PNS ditetapkan oleh PPK; dan b. PPPK ditetapkan oleh PyB.

Pasal 5

(1) Dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), untuk bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan menjadi dasar dalam menyusun: a. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka menengah; dan b. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka pendek. (2) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setiap tahun. (4) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana; c. metode Pengembangan Kompetensi; dan d. waktu pelaksanaan. (5) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh kepala pusat yang membidangi urusan pelatihan pegawai.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap Pegawai ASN wajib melaksanakan Pengembangan Kompetensi. (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sasaran kinerja pimpinan unit kerja dan Pegawai ASN. (3) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pusat yang membidangi urusan pelatihan pegawai. (4) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. PNS dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) JP dalam 1 (satu) tahun; dan b. PPPK dilakukan 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN untuk peningkatan kualifikasi pendidikan diselenggarakan oleh Pendidikan Formal yang terakreditasi. (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN selain peningkatan kualifikasi pendidikan dikoordinasikan oleh pusat yang membidangi urusan pelatihan pegawai. (2) Pusat yang membidangi urusan pelatihan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi atau lembaga lain. (3) Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelatihan klasikal; dan/atau b. pelatihan nonklasikal. (4) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka secara luring dan/atau daring. (5) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. pelatihan struktural kepemimpinan; b. pelatihan manajerial; c. pelatihan teknis; d. pelatihan fungsional; e. pelatihan sosial kultural; f. workshop dan lokakarya; g. seminar/konferensi/sarasehan; h. kursus; i. bimbingan teknis; j. penataran; k. sosialisasi; dan l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. (6) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. (7) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa: a. bimbingan di tempat kerja; b. pembelajaran elektronik; c. coaching; d. mentoring; e. pelatihan jarak jauh; f. magang/praktik kerja; g. patok banding; h. pertukaran Pegawai ASN antar unit kerja Kementerian; i. pertukaran antara Pegawai ASN dengan pegawai kementerian/lembaga lain; j. pertukaran antara Pegawai ASN dengan pegawai pemerintah daerah; k. pertukaran antara Pegawai ASN dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; l. belajar mandiri; m. komunitas belajar; dan/atau n. pembelajaran alam terbuka.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

Pasal 18