PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang STANDAR PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

PERMEN Nomor 18 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

BIAYA INVESTASI

Pasal 3

Biaya Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya: a. investasi lahan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan d. modal kerja tetap.

Pasal 4

Koreksi

Biaya Investasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan untuk menyediakan lahan Satuan Pendidikan sehingga dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 5

(1) Biaya penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan. (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahan pembelajaran; b. alat pembelajaran; dan c. perlengkapan. (3) Jenis sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Biaya penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan: a. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; b. letak dan kondisi geografis; c. jumlah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan; dan d. kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus. (5) Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui: a. pembelian; b. sewa; c. pertukaran; d. peminjaman; e. hibah; f. wakaf; dan g. kerja sama berbagi sumber daya dengan Satuan Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

Pasal 6

(1) Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk: a. penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan; dan b. pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidik dan Tenaga Kependidikan selain pendidik. (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (4) Tenaga Kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Pasal 7

(1) Biaya penyediaan jumlah Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi jumlah Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi standar kompetensi minimal Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu. (2) Biaya modal kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru; b. pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan; dan/atau c. keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar. (3) Biaya modal kerja tetap untuk penyelenggaraan Satuan Pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan di Satuan Pendidikan baru sampai dengan adanya sumber pendanaan rutin dan berkelanjutan. (4) Biaya modal kerja tetap untuk pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dan/atau membentuk suatu unit usaha atau unit produksi yang dikelola oleh Satuan Pendidikan untuk keberlangsungan proses pembelajaran. (5) Biaya modal kerja tetap untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan Satuan Pendidikan dalam keadaan yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh Satuan Pendidikan.

BAB III

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

Koreksi

Biaya Operasional meliputi komponen biaya: a. personalia; dan b. nonpersonalia.

Pasal 10

Koreksi

(1) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (3) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan berdasarkan pada masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan. (4) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan bagi Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, pemberian tunjangan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang besaran penghasilan bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.

Pasal 13

Pasal 14

Komponen dan besaran Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan dengan mempertimbangkan: a. jumlah rombongan belajar; b. jumlah Peserta Didik; c. jumlah Tenaga Kependidikan; d. jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana; e. letak dan kondisi geografis; f. Peserta Didik berkebutuhan khusus; g. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; h. standar kemahalan daerah; dan i. pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB Ketiga

Biaya Operasional Nonpersonalia

Pasal 12

Koreksi

Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.

Pasal 13

(1) Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi komponen biaya: a. bahan; b. perlengkapan; c. peralatan; d. daya; e. jasa; f. transportasi; g. pemeliharaan sarana dan prasarana; h. bank; dan i. pajak. (2) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu Satuan Pendidikan yang dapat berupa: a. bahan operasional kantor; b. bahan praktikum; c. bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini; d. bahan pembelajaran; e. bahan sanitasi; f. konsumsi kegiatan; dan/atau g. bahan cetakan. (3) Biaya perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan: a. kantor; b. pembelajaran; c. praktikum; dan/atau d. perpustakaan. (4) Biaya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan: a. kantor; b. pembelajaran; c. praktikum; d. kebersihan dan sanitasi; dan/atau e. perpustakaan. (5) Biaya daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langganan daya yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas. (6) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa jasa: a. telekomunikasi; b. aplikasi atau perangkat lunak; c. asuransi sarana dan prasarana; d. profesional; e. uji kompetensi keahlian Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; dan/atau f. pengiriman barang. (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait kegiatan Satuan Pendidikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan Peserta Didik. (8) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana. (9) Biaya bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan. (10) Biaya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pajak yang menjadi tanggungan Satuan Pendidikan yang dapat berupa: a. pajak kendaraan; b. pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa; dan/atau c. pajak bumi dan bangunan.

Pasal 14

Komponen dan besaran Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan dengan mempertimbangkan: a. jumlah rombongan belajar; b. jumlah Peserta Didik; c. jumlah Tenaga Kependidikan; d. jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana; e. letak dan kondisi geografis; f. Peserta Didik berkebutuhan khusus; g. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; h. standar kemahalan daerah; dan i. pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

(1) Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi komponen biaya: a. bahan; b. perlengkapan; c. peralatan; d. daya; e. jasa; f. transportasi; g. pemeliharaan sarana dan prasarana; h. bank; dan i. pajak. (2) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu Satuan Pendidikan yang dapat berupa: a. bahan operasional kantor; b. bahan praktikum; c. bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini; d. bahan pembelajaran; e. bahan sanitasi; f. konsumsi kegiatan; dan/atau g. bahan cetakan. (3) Biaya perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan: a. kantor; b. pembelajaran; c. praktikum; dan/atau d. perpustakaan. (4) Biaya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan: a. kantor; b. pembelajaran; c. praktikum; d. kebersihan dan sanitasi; dan/atau e. perpustakaan. (5) Biaya daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langganan daya yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas. (6) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa jasa: a. telekomunikasi; b. aplikasi atau perangkat lunak; c. asuransi sarana dan prasarana; d. profesional; e. uji kompetensi keahlian Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; dan/atau f. pengiriman barang. (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait kegiatan Satuan Pendidikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan Peserta Didik. (8) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana. (9) Biaya bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan. (10) Biaya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pajak yang menjadi tanggungan Satuan Pendidikan yang dapat berupa: a. pajak kendaraan; b. pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa; dan/atau c. pajak bumi dan bangunan.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang STANDAR PEMBIAYAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19