PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2022 tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 89 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 8. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah secara profesional. 9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri adalah jenis pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan bagi ASN lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah. 10. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Madya adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi. 11. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Pratama adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 12. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Administrator yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Administrator adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon pejabat administrator atau koordinator atau sebutan lainnya di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 13. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pengawas yang selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Pengawas adalah pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan bagi calon Pengawas atau sub koordinator atau sebutan lainnya di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. 15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 16. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. 19. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah. 20. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah. 21. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi. 22. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian. 23. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah dokumen tertulis yang menyatakan peserta telah berhasil mengikuti keseluruhan program pembelajaran. 24. Nomor Registrasi adalah angka yang menunjukkan urutan, kedudukan, dan identitas peserta dalam STTPP.

BAB II

JENJANG, PESERTA, KURIKULUM, DAN TENAGA DIKLAT PIMPEMDAGRI

Pasal 3

Koreksi

Jenjang Diklat Pimpemdagri terdiri dari: a. Diklat Pimpemdagri JPT Madya; b. Diklat Pimpemdagri JPT Pratama; c. Diklat Pimpemdagri Administrator; dan d. Diklat Pimpemdagri Pengawas.

Pasal 4

Koreksi

(1) Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Madya yaitu pejabat tinggi pratama, Pejabat Fungsional ahli utama dan Pejabat Fungsional ahli madya di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah. (2) Peserta Diklat Pimpemdagri JPT Pratama yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional ahli madya yang mendapat tugas tambahan sebagai koordinator atau sebutan lainnya dan Pejabat Fungsional ahli madya di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah. (3) Peserta Diklat Pimpemdagri Administrator yaitu Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional ahli muda yang mendapat tugas tambahan sebagai subkoordinator atau sebutan lainnya di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah. (4) Peserta Diklat Pimpemdagri Pengawas yaitu pelaksana, Pejabat Fungsional ahli pertama, dan Pejabat Fungsional ahli muda di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah. (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan pejabat yang belum menduduki jabatan 1 (satu) jenjang di atasnya.

Pasal 5

Pasal 6

Kurikulum jenjang Diklat Pimpemdagri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kompetensi Pemerintahan.

Pasal 7

(1) Tenaga Diklat Pimpemdagri terdiri dari: a penceramah; b pengajar; c fasilitator; d pengelola dan penyelenggara; dan e penjamin mutu. (2) Penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta pada kegiatan Diklat Pimpemdagri. (3) Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan orang atau tim yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran Diklat Pimpemdagri. (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tenaga yang memfasilitasi dengan membantu proses pembelajaran Diklat Pimpemdagri sesuai keahlian. (5) Pengelola dan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Pegawai ASN yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri di lembaga penyelenggara pelatihan. (6) Penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Pegawai ASN dan/atau praktisi yang melaksanakan penjaminan terhadap mutu penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan evaluasi pasca pelatihan.

BAB V

STTPP, NOMOR REGISTRASI, DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 14

Koreksi

(1) Peserta Diklat Pimpemdagri akan mendapatkan STTPP Pimpemdagri setelah dinyatakan telah mengikuti seluruh tahapan pembelajaran. (2) STTPP Pimpemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara elektronik oleh: a. kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian atas nama Menteri untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar; b. gubernur untuk penyelenggaraan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi; dan c. bupati/wali kota untuk penyelenggaraan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten/kota atau sebutan lain.

Pasal 15

(1) STTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Nomor Registrasi. (2) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian. (3) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk angka dan huruf.

Pasal 16

(1) Penyelenggara Diklat Pimpemdagri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, untuk mendapatkan Nomor Registrasi mengajukan permohonan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian untuk mengeluarkan Nomor Registrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat permohonan Nomor Registrasi, biodata peserta, dan daftar hadir peserta. (4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Nomor Registrasi dalam bentuk registrasi elektronik.

Pasal 17

(1) Peserta Diklat Pimpemdagri yang dinyatakan telah mengikuti seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti Uji Kompetensi. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses Diklat Pimpemdagri. (3) Uji Kompetensi dilakukan oleh LSP-PDN atau LSP-PDN Provinsi. (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi mendapatkan sertifikat Kompetensi Pemerintahan dan pin alumni tanda kelulusan Kompetensi Pemerintahan. (5) Sertifikat Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.

(1) Persyaratan peserta untuk mengikuti Diklat Pimpemdagri JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: a. pejabat tinggi madya yang berdasarkan hasil uji kompetensi pemerintahan belum dinyatakan kompeten; b. pejabat tinggi pratama dan Pejabat Fungsional dengan pangkat dan golongan minimal pembina utama muda (IV/c); c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat; dan d. memenuhi persyaratan administrasi yang tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Persyaratan peserta untuk mengikuti Diklat Pimpemdagri JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. pejabat tinggi pratama yang berdasarkan hasil uji kompetensi pemerintahan belum dinyatakan kompeten; b. Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional dengan pangkat dan golongan minimal Pembina (IV/a); c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat; dan d. memenuhi persyaratan administrasi yang tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Persyaratan peserta untuk mengikuti Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: a. Pejabat Administrator yang berdasarkan hasil uji kompetensi pemerintahan belum dinyatakan kompeten; b. Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional dengan pangkat dan golongan minimal Penata (III/c); c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat; dan d. memenuhi persyaratan administrasi yang tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Persyaratan peserta untuk mengikuti Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi: a. Pejabat Pengawas yang berdasarkan hasil uji kompetensi pemerintahan belum dinyatakan kompeten; b. pejabat pelaksana dan Pejabat Fungsional dengan pangkat dan golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b); c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai pada tingkat sedang atau berat; dan d. memenuhi persyaratan administrasi yang tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2022 tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21