Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Gore...

Pasal 2

Minyak Goreng Kemasan yang diperdagangkan kepada Konsumen terdiri dari: a. Minyak Goreng premium; dan b. MGR.

Pasal 3

Produsen dan Pengemas bertanggung jawab terhadap keamanan dan syarat mutu Minyak Goreng yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Produsen dan Pengemas wajib memenuhi ketentuan terhadap kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Minyak Goreng yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan: a. tidak mudah rusak; dan b. persyaratan tara pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minyak Goreng harus dikemas dengan menggunakan ukuran paling besar 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau 27,5 L (dua puluh tujuh koma lima liter) dalam berbagai bentuk.

Pasal 28

Koreksi

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program MGR secara sendiri atau bersama-sama dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabubaten/kota. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, sosialisasi, dan konsultasi. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan: a. pasokan MGR oleh Produsen; b. distribusi MGR oleh D1, D2, Perum BULOG, dan BUMN Pangan yang terdaftar di SIMIRAH sampai ke Pengecer; dan c. ketentuan penggunaan merek MINYAKITA.

Pasal 29

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota. (3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan tata kelola MGR yang terdiri atas: a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; c. Kejaksaan Agung; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Perindustrian; f. Kementerian Pertanian; g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; h. Badan Pengawas Obat dan Makanan; i. Badan Pangan Nasional; j. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; k. dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan l. kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya. (4) Pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan tata kelola MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 30

Koreksi

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

Koreksi

(1) Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran. (4) Tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. penangguhan penerbitan persetujuan ekspor; dan/atau b. pembekuan persetujuan ekspor. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh eksportir nonProdusen Produk Turunan Kelapa Sawit. (6) Pengenaan sanksi administratif berupa tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 32

(1) Perum BULOG, BUMN Pangan, D1, dan/atau D2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perum BULOG, BUMN Pangan, D1, dan/atau D2 tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pendistribusian MGR. (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Perum BULOG, BUMN Pangan, D1, dan/atau D2 tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran. (5) Tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi untuk pembekuan akun pada SIMIRAH.

Pasal 33

(1) Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengecer tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan penjualan MGR. (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Pengecer tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran. (5) Tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi untuk pembekuan akun pada SIMIRAH.

Pasal 34

Produsen atau Pengemas yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Produsen atau Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen atau Pengemas tetap melakukan perbuatan yang dilarang, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan merek MINYAKITA oleh Direktur Jenderal dan penarikan Minyak Goreng dari distribusi.

Pasal 36

(1) Produsen atau Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen atau Pengemas tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan merek MINYAKITA oleh Direktur Jenderal dan penarikan MGR dari distribusi.

Pasal 37

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), sampai dengan ayat (5), dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga atau dinas membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. (3) Dalam hal: a. pengenaan sanksi berupa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5), pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga menyampaikan rekomendasi pembekuan akun pada SIMIRAH kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri hasil kehutanan dan perkebunan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan b. pengenaan sanksi berupa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi pembekuan akun pada SIMIRAH kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri hasil kehutanan dan perkebunan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 38

Koreksi

Pendistribusian MGR paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) melalui Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 39

Koreksi

Persetujuan penggunaan merek MINYAKITA yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir.

Pasal 40

Produsen dan Pengemas yang telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Merek MINYAKITA sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses permohonan, harus menyesuaikan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Kemasan dan Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 482), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2025 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT FORMAT SURAT LAPORAN PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG RAKYAT HASIL PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) OLEH PERUM BULOG DAN/ATAU BUMN PANGAN KOP SURAT PERUSAHAAN Nomor : Lampiran : Hal : Laporan Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat Bulan ..... Yth. Menteri Perdagangan c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di – Tempat. Sehubungan dengan kewajiban pelaporan pendistribusian Minyak Goreng Rakyat, bersama ini kami sampaikan realisasi penerimaan dan pendistribusian Minyak Goreng Rakyat pada bulan .... sebagai berikut: 1. Tabel 1. Asal Penerimaan Minyak Goreng Rakyat No. Asal Produsen Minyak Goreng Jumlah Penerimaan (Ton) 1. Perusahaan A 2. Perusahaan B 3. Perusahaan C Dst. Dst. 2. Tabel 2. Sebaran Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat No. Tujuan Pendistribusian Jumlah Pendistribusian (Ton) 1. Pedagang eceran di Pasar Rakyat SP2KP Pasar ….; Pasar ….. Pasar Rakyat lainnya Pasar ….. Pasar ….. (Dirinci per wilayah distribusi hingga provinsi, kabupaten/kota, dan lokasi Pasar Rakyat) 2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDKMP ….. KDKMP ….. (Dirinci per wilayah distribusi hingga provinsi, kabupaten/kota, dan lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) 3. Penyaluran dalam rangka Program Pemerintah lainnya Program: ….. ….. ….. ….. (Dirinci per wilayah distribusi hingga provinsi, kabupaten/kota, dan lokasi pelaksanaan) Dst. Dst. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, (tanda tangan dan stempel) Nama Penandatangan Jabatan Penandatangan MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN MEREK MINYAKITA KOP SURAT PERUSAHAAN Nomor : (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Lampiran : Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan di – Tempat. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Nama Perusahaan : Nomor Induk Berusaha : Alamat Perusahaan : Mengajukan permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA untuk Program Minyak Goreng Rakyat dengan rencana produksi sebesar ... liter/tahun atau ... ton/tahun, menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan (bantal, standing pouch, botol, jeriken*) dengan ukuran 500 (lima ratus) milimeter, 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan/atau 5 (lima) liter. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen NIB perusahaan dengan KBLI ... yang telah terbit perizinannya untuk memenuhi persyaratan administrasi. Apabila kami tidak melaksanakan produksi sesuai ketentuan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami bersedia untuk mendapatkan evaluasi dan sanksi. Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perkenan Bapak/Ibu Direktur Jenderal Perdagangan Negeri kami sampaikan terima kasih. (nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan) (ditandatangani) (cap perusahaan dan meterai Rp10.000,00) *) coret yang tidak perlu MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT FORMAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN MEREK MINYAKITA KOP SURAT KEMENTERIAN PERDAGANGAN Nomor ... (diisi nomor surat dari Kementerian Perdagangan) Sehubungan dengan Permohonan Saudara Nomor ... (nomor surat perusahaan) tanggal ... (tanggal, bulan, tahun), perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA, dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, dengan ini diberikan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA kepada: Nama Perusahaan : Nomor Induk Berusaha : Alamat Perusahaan : Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab : Nomor Telepon/Fax Perusahaan : dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA berlaku selama 4 (empat) tahun, dengan rencana produksi sebesar … liter/tahun atau … ton/tahun (sesuai usulan perusahaan). 2. Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jakarta, ... (tanggal, bulan, tahun) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, (nama dan tanda tangan) Tembusan: 1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan 3. (Disesuaikan). MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT LOGO MINYAKITA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

Pasal 42