PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan

PERMEN Nomor 9 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 4. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja. 5. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja. 6. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 7. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 8. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik INDONESIA adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 9. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada Pemberi Kerja. 10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 13. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 14. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENGUATAN PERAN PENGANTAR KERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Penguatan peran Pengantar Kerja dilakukan terhadap pelindungan sebelum bekerja berupa pelindungan administrasi dan teknis bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA. (2) Penguatan peran Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemberdayaan Pengantar Kerja di setiap layanan penempatan luar negeri; dan b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pengantar Kerja. (3) Layanan penempatan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kementerian, BP2MI, Dinas Daerah Provinsi atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dan LTSA Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 3

(1) Pemberdayaan Pengantar Kerja di setiap layanan penempatan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penguatan peran, tugas, dan fungsi dalam pelaksanaan layanan: a. analisis pasar kerja luar negeri; b. analisis jabatan pekerjaan pada pasar kerja luar negeri; c. informasi pasar kerja; d. penyuluhan dan bimbingan jabatan; e. perantaraan kerja; dan f. kelembagaan. (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas: a. penyediaan informasi pasar kerja luar negeri; dan b. analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan perkembangan pasar kerja luar negeri. (3) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas: a. penyuluhan jabatan kepada pencari kerja luar negeri; dan b. bimbingan jabatan kepada pencari kerja luar negeri/Calon Pekerja Migran INDONESIA. (4) Perantaraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas: a. sosialisasi dan diseminasi peraturan dan informasi penempatan Pekerja Migran INDONESIA; b. perluasan pasar kerja luar negeri; c. promosi Calon Pekerja Migran INDONESIA; d. identifikasi peluang kerja; e. penyiapan struktur biaya penempatan; f. analisis permohonan surat izin perekrutan Pekerja Migran INDONESIA; g. verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; h. seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA bersama P3MI; i. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran INDONESIA paling sedikit terdiri atas: 1. pelayanan penempatan; 2. pelayanan informasi pendampingan dan bantuan hukum; 3. pelayanan informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja; 4. pelayanan informasi jaminan sosial; 5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja; dan 6. pendampingan dan bantuan hukum. j. fasilitasi permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA paling sedikit terdiri atas: 1. penyelesaian hak Calon Pekerja Migran INDONESIA yang belum terpenuhi; 2. fasilitasi pengurusan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang sakit dan meninggal dunia; dan 3. fasilitasi keberangkatan Calon Pekerja Migran INDONESIA. (5) Layanan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit terdiri atas: a. verifikasi persyaratan perizinan berusaha P3MI dan kantor cabang; b. pemantauan dan evaluasi P3MI; c. pengembalian dan pencairan deposito uang jaminan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; dan d. konsultasi perizinan.

Pasal 4

(1) Peningkatan kualitas Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengembangan kompetensi paling sedikit meliputi: a. pelatihan; b. seminar; c. lokakarya; d. bimbingan teknis; e. patok banding; f. belajar mandiri; g. mentoring; atau h. komunitas belajar. (2) Peningkatan kuantitas Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghitungan, pengusulan, dan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Pengantar Kerja. (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA YANG TERKAIT PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri, gubernur, bupati, dan wali kota melakukan pembinaan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA terdiri atas: a. pelaksana penempatan; b. lembaga pelatihan kerja; c. lembaga sertifikasi profesi; d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; f. lembaga psikologi; g. fasilitas layanan kesehatan; h. lembaga keuangan; dan i. lembaga lainnya yang terkait.

Pasal 7

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pemberian penghargaan; dan d. pemantauan dan evaluasi kinerja. (2) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui: a. penyusunan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau instrumen hukum lainnya; b. sosialisasi/diseminasi; c. rapat koordinasi; dan/atau d. promosi. (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui: a. bimbingan teknis; b. diskusi/focus group discussion; c. sosialisasi/diseminasi; d. akreditasi; e. kunjungan lapangan; dan/atau f. pembentukan layanan pengaduan. (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan kepada pihak lain atau lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (5) Pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui: a. rapat koordinasi; b. survei kinerja terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; atau c. asesmen terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkoordinasi kementerian/lembaga terkait.

BAB V

TATA CARA KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA dilaksanakan melalui tahapan: a. preventif edukatif; b. represif nonyustisia; dan/atau c. represif yustisia. (2) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatan teknis, dan pendampingan. (3) Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui kegiatan: a. pembinaan penerapan norma penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; b. pemeriksaan proses penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; dan c. penyidikan tindak pidana penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 10

(1) Pembinaan penerapan norma penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan melalui diskusi, sosialisasi, dan pemberian layanan pendampingan untuk memberikan pemahaman proses penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan penerapan norma penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat sebagai peserta atau narasumber.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan proses penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk menilai dan memastikan kesesuaian proses penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan proses penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat sebagai saksi, ahli, atau pendamping dalam hal Calon Pekerja Migran INDONESIA/Pekerja Migran INDONESIA sebagai korban. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 12

(1) Penyidikan tindak pidana penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi dugaan tindak pidana. (2) Dalam penyidikan tindak pidana penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengikutsertakan masyarakat sebagai pelapor, saksi, dan/atau ahli. (3) Dalam hal masyarakat menemukan dugaan tindak pidana penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA dapat melaporkan kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Daerah Provinsi atau Kementerian. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung, tertulis, atau menggunakan kanal pengaduan yang tersedia baik secara daring maupun luring. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai bukti pendukung dugaan tindak pidana yang terjadi. (6) Penyidikan tindak pidana penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERSYARATAN MITRA USAHA

Pasal 13

Koreksi

(1) Mitra Usaha yang akan melakukan kerja sama penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan P3MI harus terdaftar dalam daftar Mitra Usaha di Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan registrasi kepada Perwakilan Republik INDONESIA dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. dokumen wajib, meliputi: 1. salinan izin usaha yang masih berlaku untuk kegiatan perekrutan tenaga kerja asing; 2. profil perusahaan; 3. surat penunjukan pengurus yang ditugaskan sebagai penanggung jawab Mitra Usaha; dan 4. surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan. b. dokumen pendukung lainnya dan/atau persyaratan lainnya berdasarkan kebutuhan Perwakilan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan nasional dan negara tujuan penempatan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh atase ketenagakerjaan/kepala bidang ketenagakerjaan/staf teknis tenaga kerja atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a. melakukan pengecekan melalui website resmi kementerian/lembaga atau otoritas di negara tujuan penempatan; b. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga atau otoritas di negara tujuan penempatan, baik secara daring atau luring; dan c. verifikasi lapangan apabila diperlukan. (5) Dalam hal Mitra Usaha telah terdaftar di Perwakilan Republik INDONESIA dan jika sedang atau pernah mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA atau pekerja asing, maka Pejabat yang berwenang selain melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melakukan penilaian terhadap: a. realisasi pelaksanaan perjanjian kerja sama penempatan; b. tanggung jawab terhadap Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan; dan c. tanggung jawab dalam menyelesaikan kasus Pekerja Migran INDONESIA atau pekerja asing yang ditempatkan. (6) Dalam hal verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, atase ketenagakerjaan/kepala bidang ketenagakerjaan/staf teknis tenaga kerja atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan memasukan nama perusahaan Mitra Usaha ke dalam daftar Mitra Usaha.

Pasal 14

(1) Atase ketenagakerjaan/kepala bidang ketenagakerjaan/staf teknis tenaga kerja atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melakukan penilaian untuk MENETAPKAN Mitra Usaha bermasalah. (2) Penilaian Mitra Usaha bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan putusan pengadilan; b. memiliki permasalahan yang berkaitan dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan asesmen Perwakilan Republik INDONESIA; c. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan di negara tujuan penempatan dan peraturan perundang-undangan Republik INDONESIA di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau d. tidak memberikan layanan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang menghadapi permasalahan. (3) Dalam hal Mitra Usaha ditetapkan sebagai Mitra Usaha bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan.

Pasal 15

Perwakilan Republik INDONESIA menyampaikan Mitra Usaha yang terdaftar dan Mitra Usaha bermasalah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada: a. Menteri; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan c. kepala BP2MI.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17