PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

PERMEN Nomor 1 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelindungan pekerja migran INDONESIA di luar negeri. 2. Staf Teknis Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang ditempatkan pada perwakilan konsuler tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelindungan pekerja migran INDONESIA di luar negeri. 3. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 4. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 5. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik INDONESIA adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 6. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 9. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 10. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal KP2MI/BP2MI.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Atase Ketenagakerjaan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usulan Menteri/Kepala. (2) Untuk dapat diusulkan menjadi Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pejabat fungsional dalam rumpun jabatan keahlian; b. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat diusulkan; c. sehat jasmani dan rohani; d. tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin; e. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I/III.d; f. masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun; g. memiliki pengalaman di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA paling singkat 5 (lima) tahun; h. berpendidikan paling rendah sarjana strata I atau yang sederajat; i. memiliki penilaian prestasi kerja minimal berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; j. memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; k. menguasai bahasa Inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan; dan l. menguasai hukum di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA termasuk hukum internasional dan hukum di luar negeri.

Pasal 6

(1) Staf Teknis Ketenagakerjaan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usulan Menteri/Kepala. (2) Untuk dapat diusulkan menjadi Staf Teknis Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pejabat fungsional dalam rumpun jabatan keahlian; b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saaat diusulkan; c. sehat jasmani dan rohani; d. tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin; e. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tk.I/III.b; f. masa kerja paling singkat 6 (enam) tahun; g. memiliki pengalaman di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA paling singkat 3 (tiga) tahun; h. berpendidikan paling rendah sarjana strata I atau yang sederajat; i. memiliki penilaian prestasi kerja minimal berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; j. memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; k. menguasai bahasa Inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan; dan l. mengerti hukum di bidang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA termasuk hukum internasional dan hukum di luar negeri.

Pasal 7

(1) Dalam menentukan usulan calon Atase Ketenagakerjaan dan calon Staf Teknis Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta. (2) Mekanisme manajemen talenta sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Menteri/Kepala menyampaikan usulan calon Atase Ketenagakerjaan dan calon Staf Teknis Ketenagakerjaan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Calon Atase Ketenagakerjaan dan calon Staf Teknis Ketenagakerjaan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menjadi Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan status penugasan pada Perwakilan Republik INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18