Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan a...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 792) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

(1) Perencana Tata Ruang Berlisensi terdiri atas: a. warga negara INDONESIA; atau b. warga negara asing. (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan praktik keprofesian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perencana Tata Ruang. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Koreksi

(1) Lingkup layanan praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pemberian jasa konsultasi untuk: a. kegiatan perencanaan tata ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; b. kegiatan perancangan kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah; c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah yang memerlukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; d. kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau e. kegiatan pengawasan penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. (2) Peran Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam memberikan layanan praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perekayasa teknis; b. fasilitator; c. penasihat kebijakan; d. evaluator; e. mediator; f. pendampingan teknis; dan/atau g. peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik keprofesian. (3) Praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi dan/atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi. 4. Ketentuan huruf e Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

Perencana Tata Ruang Berlisensi berkewajiban: a. menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi; b. menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; c. bertanggung jawab atas hasil pekerjaan; d. menjaga penggunaan Lisensi; dan e. memutakhirkan data setiap tahun ke dalam Sistem Informasi Lisensi yang meliputi: 1. kegiatan pembinaan Perencana Tata Ruang yang telah diikuti; 2. pengalaman kerja; 3. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota; 4. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; dan 5. identitas dan alamat Perencana Tata Ruang Berlisensi atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi. 5. Ketentuan huruf h Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya dilarang: a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan integritas dan kode etik profesi; b. menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; c. lalai atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan; d. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi; e. meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki dengan sengaja untuk dipergunakan orang lain; f. memalsukan dokumen persyaratan pemberian Lisensi; g. menyalahgunakan hasil pekerjaan; h. merangkap jabatan dan/atau pekerjaan sebagai: 1. ASN; 2. advokat, konsultan hukum, atau penasihat hukum; 3. pegawai badan usaha milik negara atau pegawai badan usaha milik daerah; 4. anggota TNI/Polri; 5. pejabat atau penyelenggara negara; 6. notaris; 7. pejabat pembuat akta tanah; 8. mediator pertanahan; 9. penilai pertanahan; 10. surveyor berlisensi; 11. konsultan perpajakan; dan/atau 12. jabatan dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan. 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan suatu badan usaha sebagai wadah bagi Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan praktik keprofesian. (2) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. badan usaha berbadan hukum; atau b. badan usaha tidak berbadan hukum. (3) Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Perencana Tata Ruang Berlisensi. (4) Pembentukan kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemberian dan perpanjangan Lisensi dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen. (2) Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengelola proses pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan b. mengembangkan Sistem Informasi Lisensi. (3) Pengelolaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. perencanaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi; b. pelaksanaan pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan c. pemantauan dan evaluasi pemberian dan perpanjangan Lisensi. (4) Pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui penyediaan basis data dan informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi. (5) Dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dirjen didukung oleh unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang membidangi urusan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang. 8. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Lisensi berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. (3) Lisensi berakhir apabila: a. berstatus sebagai ASN; b. jangka waktu berakhir; c. jangka waktu sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota berakhir; d. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi; e. Perencana Tata Ruang Berlisensi sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi; f. Perencana Tata Ruang Berlisensi meninggal dunia; atau g. Perencana Tata Ruang Berlisensi mengalami gangguan jiwa. 9. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemberian Lisensi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Lisensi. (2) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Informasi Lisensi, pemberian Lisensi dapat dilaksanakan secara nonelektronik dan diberikan tambahan waktu sampai dengan Sistem Informasi Lisensi beroperasi kembali. (3) Lisensi diberikan kepada Perencana Tata Ruang dengan ketentuan: a. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya; b. telah menduduki jabatan fungsional penata ruang paling rendah ahli muda dan/atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan pensiunan PNS atau sudah tidak terikat perjanjian kerja sebagai PPPK; atau c. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota menurut hukum negaranya untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan warga negara asing. (4) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian persyaratan; c. pembayaran biaya layanan Lisensi; dan d. penerbitan Lisensi. 10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan tahapan: a. mengisi formulir permohonan Lisensi; b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran. (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya yang masih berlaku; b. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; c. daftar riwayat hidup; dan d. pasfoto terbaru. (3) Sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota yang telah mendapatkan lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi. (4) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri dan badan nasional sertifikasi profesi dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota. (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan pensiunan PNS atau sudah tidak terikat perjanjian kerja sebagai PPPK, selain salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persyaratan pendaftaran juga disertai dengan salinan dokumen tambahan berupa: a. surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat, untuk pensiunan PNS; atau b. surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PPPK atau serupa dengan itu, untuk PPPK yang sudah tidak terikat perjanjian kerja. (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan warga negara asing, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d diganti dengan salinan dokumen berupa: a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota menurut hukum negaranya yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal/negara lain dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi; b. paspor/kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap yang masih berlaku; dan c. surat izin kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Format permohonan Lisensi nonelektronik, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan daftar riwayat hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (2) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pemohon membayar biaya pelayanan penerbitan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (3) Dalam hal besaran penerimaan negara bukan pajak untuk penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap. (4) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen dalam bentuk kartu tanda Lisensi Perencana Tata Ruang Berlisensi. (5) Format kartu tanda Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

(1) Perpanjangan Lisensi dimohonkan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi paling cepat 120 (seratus dua puluh) Hari atau paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari sebelum berakhirnya masa berlaku Lisensi. (2) Ketentuan mengenai pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Lisensi. (3) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang tersimpan dan terekam dalam Sistem Informasi Lisensi. (4) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perencana Tata Ruang Berlisensi mengajukan permohonan Lisensi baru. 13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

(1) Pembinaan Perencana Tata Ruang dilakukan oleh Dirjen dan/atau Asosiasi Profesi. (2) Dalam melakukan pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi. (3) Pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. peningkatan kualitas Perencana Tata Ruang; dan/atau b. pengembangan keprofesian berkelanjutan. 14. Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 15. Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2025 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG FORMAT PERMOHONAN LISENSI NONELEKTRONIK, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. FORMAT PERMOHONAN LISENSI NONELEKTRONIK 1. Bagi Warga Negara INDONESIA selain ASN …………….., ………….. 20.... Perihal : Permohonan Penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth. Direktur Jenderal ..... di Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ……….. Tahun ……….. tentang ……….., maka saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………… Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………… Nomor Induk Kependudukan : ………………………………………………… Nomor Pokok Wajib Pajak : ………………………………………………… Alamat E-mail : ………………………………………………… Nomor Telepon : ………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang dengan melampirkan: a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang; b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota ahli madya/utama*); c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; d. daftar riwayat hidup; e. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen. *) coret yang tidak sesuai Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon, (Nama Jelas) 2. Bagi Pensiunan PNS …………….., ………….. 20.... Perihal : Permohonan Penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth. Direktur Jenderal ..... di Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ……….. Tahun ……….. tentang ……….., maka saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………… Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………… Nomor Induk Kependudukan : ………………………………………………… Nomor Pokok Wajib Pajak : ………………………………………………… Alamat E-mail : ………………………………………………… Nomor Telepon : ………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang dengan melampirkan: a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang; b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota ahli madya/utama*); c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; d. salinan surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat; e. daftar riwayat hidup; f. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen. Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon, (Nama Jelas) 3. Bagi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang Sudah Tidak Terikat Perjanjian Kerja sebagai PPPK …………….., ………….. 20.... Perihal : Permohonan Penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth. Direktur Jenderal ..... di Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ……….. Tahun ……….. tentang ……….., maka saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………… Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………… Nomor Induk Kependudukan : ………………………………………………… Nomor Pokok Wajib Pajak : ………………………………………………… Alamat E-mail : ………………………………………………… Nomor Telepon : ………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang dengan melampirkan: a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang; b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota ahli madya/utama*); c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; d. salinan surat keputusan pemberhentian sebagai PPPK/sudah tidak menjabat PPPK; e. daftar riwayat hidup; f. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen. Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon, (Nama Jelas) 4. Bagi Warga Negara Asing …………….., ………….. 20.... Perihal : Permohonan Penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth. Direktur Jenderal ..... di Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ……….. Tahun ……….. tentang ……….., maka saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………… Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………… Nomor Surat Izin Kerja : ………………………………………………… Alamat E-mail : ………………………………………………… Nomor Telepon : ………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang dengan melampirkan: a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang; b. salinan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota menurut hukum negaranya yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal/negara lain dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi; c. paspor/kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap yang masih berlaku; d. surat izin kerja tenaga asing; e. daftar riwayat hidup; f. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen. Demikian permohonan penerbitan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon, (Nama Jelas) 5. Permohonan Perpanjangan Lisensi …………….., ………….. 20.. Perihal : Permohonan Perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada Yth.: Direktur Jenderal ..... di Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ……….. Tahun ……….. tentang ……….., maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………… Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………… Nomor Lisensi : ………………………………………………… Masa Berlaku Lisensi : ……………… s.d. ……………….. Alamat E-mail : ………………………………………………… Nomor Telepon : ………………………………………………… Alamat : ………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang dengan melampirkan: a. formulir permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang; b. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya yang masih berlaku; c. salinan kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; d. daftar riwayat hidup; e. pasfoto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah; dan f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dokumen. Demikian permohonan perpanjangan Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon, (Nama Jelas) B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………. menyatakan dengan sesungguhnya: 1. segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan/perpanjangan Lisensi ini adalah benar; 2. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………….., ……………..20... Pemohon, METERAI (Nama Jelas) C. Format Daftar Riwayat Hidup DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI Nama : ………………………………… Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………… Nomor Induk Kependudukan : ………………………………… NPWP : ………………………………… Alamat E-mail : ………………………………… Nomor Telepon : ………………………………… Alamat Sesuai KTP : ………………………………… Alamat Domisili : ………………………………… Jenis Kelamin : ………………………………… RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL Tingkat Pendidikan Nama Sekolah Tempat/Kota Jurusan Tahun Masuk Tahun Lulus D3 S1 S2 S3 PELATIHAN/LOKAKARYA/SEMINAR Nama Kegiatan Penyelenggara Tempat Tahun Nomor Ijazah/Sertifikat RIWAYAT PEKERJAAN No Nama Perusahaan Bulan/Tahun Jabatan Sejak Hingga 1 Uraian Pekerjaan 2 Nama Perusahaan Bulan/Tahun Jabatan Sejak Hingga Uraian Pekerjaan ……………….., ……………..20.. (Nama Jelas) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID Pas Foto 4x6 dengan background warna merah LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG CONTOH FORMAT KARTU TANDA LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG Nomor: Nama : Tempat, tanggal lahir : Berlaku Sampai : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. NUSRON WAHID Pas foto formal 4x6 dengan latar belakang berwarna merah QR CODE/ BARCODE

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal II