PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERDA Nomor 6 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. MENETAPKAN Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. MENETAPKAN kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; f. MENETAPKAN kebijakan pengelolaan APBD; g. MENETAPKAN KPA; h. MENETAPKAN Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; i. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; j. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; l. MENETAPKAN pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal. (4) Pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. Kepala SKPD selaku PA. (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PA MENETAPKAN PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. (2) Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan: a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah; b. rentang kendali dan/atau lokasi; c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. (4) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi: a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya; b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; c. menyiapkan SPM; d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. (5) Dalam melaksanakan tugas PPK-Unit SKPD, KPA dapat menunjuk satu atau lebih Penguji dokumen administrasi dengan mempertimbangkan: a. jumlah PPTK; dan. b. jumlah Kegiatan. (6) Jumlah Penguji dokumen administrasi yang membantu PPK-Unit SKPD, tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. (7) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. (8) Kepala Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat MENETAPKAN pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

Pasal 21

Koreksi

(1) Gubernur atas usul PPKD MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atas usul PPKD MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran pembantu. (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. meneliti kelengkapan dokumenpembayaran; g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. (5) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Gubernur MENETAPKAN bendahara unit organisasi bersifat khusus. (6) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran

BAB Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Koreksi

(1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. MENETAPKAN Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. MENETAPKAN kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; f. MENETAPKAN kebijakan pengelolaan APBD; g. MENETAPKAN KPA; h. MENETAPKAN Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; i. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; j. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; l. MENETAPKAN pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal. (4) Pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. Kepala SKPD selaku PA. (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perseroan Daerah. (2) Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda; d. melaksanakan fungsi BUD; dan e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. MENETAPKAN SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. (3) Dalam hal SKPKD selaku PPKD tidak melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah. (4) Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah melaksanakan tugas PPKD dan fungsi BUD bidang pendapatan.

Pasal 9

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan Anggaran Kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpan uang Daerah; g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan k. melakukan penagihan Piutang Daerah. (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Gubernur atas usul BUD dapat MENETAPKAN lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

BAB Kelima

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

Koreksi

(1) PA dapat melimpahkan Sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. (3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur. (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang membentuk cabang dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD. (6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPA memiliki kewenangan: a. memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; dan b. MENETAPKAN PPTK dan PPK-Unit SKPD. (8) Dalam hal pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 13

(1) Kepala Unit SKPD selaku KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berlaku juga pada unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) KPA pada unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan: a. menyusun rencana kerja dan anggaran; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. menandatangani surat perintah membayar; d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya; e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya; f. MENETAPKAN pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan g. MENETAPKAN pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. (3) KPA pada unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga bagi rumah sakit daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB Keenam

PPTK SKPD

Pasal 14

Koreksi

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan MENETAPKAN pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA. (4) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. (5) Dalam hal PPTK membantu tugas dan wewenang PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. (6) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit SKPD; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit SKPD; c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa;

Pasal 15

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD di lingkungan SKPD. (4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat struktural satu tingkat di bawah kepala Unit SKPD di lingkungan Unit SKPD. (5) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat MENETAPKAN pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

BAB Ketujuh

PPK Unit SKPD

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PA MENETAPKAN PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. (2) Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan: a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah; b. rentang kendali dan/atau lokasi; c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. (4) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi: a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya; b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; c. menyiapkan SPM; d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. (5) Dalam melaksanakan tugas PPK-Unit SKPD, KPA dapat menunjuk satu atau lebih Penguji dokumen administrasi dengan mempertimbangkan: a. jumlah PPTK; dan. b. jumlah Kegiatan. (6) Jumlah Penguji dokumen administrasi yang membantu PPK-Unit SKPD, tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. (7) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. (8) Kepala Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat MENETAPKAN pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

BAB Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 18

Koreksi

(1) Gubernur MENETAPKAN Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya. (3) Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sebagai berikut: a. menerima, menyimpan dan menyetorkan pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi (SKR-D), atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP- D/SKR-D dari wajib pajak, wajib retribusi atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, apabila terdapat kendala geografis atau penggunaan teknologi informasi perbankan; b. melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan c. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 19

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernurdapat MENETAPKAN Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur. (3) Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. menerima, menyimpan dan menyetorkan pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) daerah dan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi (SKR-D), atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD/SKR-D dari wajib pajak, wajib retribusi atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, apabila terdapat kendala geografis dalam penggunaan teknologi informasi perbankan; b. melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan c. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 20

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat MENETAPKAN pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. (3) Tugas Pegawai yang membantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu meliputi: a. membantu dalam pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan b. membantu dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 21

(1) Gubernur atas usul PPKD MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atas usul PPKD MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran pembantu. (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. meneliti kelengkapan dokumenpembayaran; g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. (5) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Gubernur MENETAPKAN bendahara unit organisasi bersifat khusus. (6) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran

Pasal 22

(1) Kepala SKPD selaku PA atas usul Bendahara Pengeluaran dapat MENETAPKAN pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. (3) Tugas Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. membantu dalam meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; dan b. membantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban secara administratif dan fungsional.

Pasal 23

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: a. melakukan kegiatan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan melakukan kegiatan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan c. menyimpan uang pada suatu bank atau Lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III

APBD

Pasal 25

Koreksi

(1) Gubernur menyusun APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Penyusunan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TAPD. (3) Penyusunan APBD dan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, dengan berpedoman pada KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Pasal 26

Koreksi

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; dan b. penerimaan Pembiayaan Daerah. (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Belanja Daerah; dan b. pengeluaran Pembiayaan Daerah. (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 27

Satuan hitung dalam APBD yaitu mata uang rupiah.

Pasal 28

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai keuangan negara.

Pasal 29

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB II

Pasal 5

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 17

BAB Kedelapan

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesembilan

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Keenam

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB IV