PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

PERDA Nomor 9 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 8. Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 9. Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah). 10. Prasarana Perkeretaapian Perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan. 11. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 12. Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan. 13. Depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat. 14. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. 15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan. 16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 17. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 18. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 19. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah 20. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dani Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. 21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 22. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik INDONESIA.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 8

Koreksi

Organ Perseroan terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 9

Koreksi

(1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris. (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan clan i Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Pasal 10

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (3) Calon anggotan Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi; c. memahami manajemen perusahaan; d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusa.haan manapun yang dinyatakan pailit; dan g. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (3) Calon Direksi Perseroan harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan; d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya; g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan h. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

(1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui keputusan RUPS. (2) Sebelum mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS wajib melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. (3) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan kontrak manajemen di hadapan RUPS.

Pasal 13

(1) Pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain: a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang objektif; b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3). (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

Pasal 17