PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tomohon. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuanlt Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Tomohon. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota. 7. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon. 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tomohon. 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon. 12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. 14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. b 15. Kebijakan Urnurn Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sernentara yang selanjutnya disingkat KUA dan PPAS adalah dokurnen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris daerah untuk disarnpaikan kepada Kepala daerah sebagai pedoman dalarn penyusunan APBD. 16. Pembentukan Perda adalah pernbuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang rnencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pernbahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 1 7. Naskah Akademik adalah naskah basil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya. terha.da.p suatu rnasalah dipertanggungjawabkan tertentu secara yang ilmiah dapat rnengenai pengaturan rnasalah tersebut dalarn suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukurn rnasyarakat. 18. Hari adalah hari kerja.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Walikota rnenugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propernperda di lingkungan Pernerintah Daerah. (2) Pirnpinan Perangkat Daerah rnenyiapkan usulan judul Rancangan Perda yang akan dimasukan dalarn p Propemperda berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Pengusulan judul Rancangan Perda yang akan dimasukan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

Koreksi

( 1) Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Bagian Hukum melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penetapan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah. (2) Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah. (3) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk. (4) Selain diikuti oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (5) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. instansi vertikal dari kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau b. instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) materi muatan; atau 3) kebutuhan. (6) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) U diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan tambahan penjelasan dan/atau memberikan arahan terhadap hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota dapat menugaskan Bagian Hukum untuk mengoordinasikan kembali konsepsi rancangan Propemperda dengan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa/ pengusul.

Pasal 6

( 1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Penetapan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD. (3) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Usulan daftar Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD. (3) Usulan daftar Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana Ql dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda. (4) Bapemperda dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat meminta masukan dari perguruan tinggi, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat. (5) Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melaksanakan rapat Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD paling lam.bat 15 (lima belas) sebelum penetapan Propemperda dilingkungan DPRD. (6) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Propemperda bersama Pemerintah Daerah. (7) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain dilaporkan kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga disampaikan kepada anggota yang mengusulkan.

Pasal 8

(1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (2) Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, diatur dalam Peraturan DPRD.lt, BABV PROPEMPERDA

Pasal 9

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. (3) Pembahasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sebelum pengajuan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) memuat daftar Rancangan Perda sesuai dengan matriks Propemperda. (2) Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pembentukan Perda yang disusun berdasarkan skala prioritas, materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang undangan lainnya. (3) Materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang terdiri dari: a. nama Rancangan Perda; b. dasar hukum pembentukan Rancangan Perda; c. latar belakang; d. sasaran/tujuan yang akan diwujudkan; e. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; f. jangkauan dan arah pengaturan; dan g. keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi lainnya.At (4) Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 11

(1) Propemperda disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda. (2) Penetapan skala prioritas pembentukan Perda ( 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan Daerah; c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

Pasal 17