PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

PERDA Nomor 1 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang Bantuan Hukum. 6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum. 8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. 17. Hari adalah Hari Kerja.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Koreksi

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 6

(1) Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum dengan menyediakan anggaran Bantuan Hukum. (2) Anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum. (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah dapat mengajukan diri menjadi Penerima Bantuan Hukum. (2) Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Miskin dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Koreksi

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa khususnya; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 10

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum wajib: a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum; b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan c. membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum d. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; e. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; g. mendapatkan perlindungan terhadap Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; dan h. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 12

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib: a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan; c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Wali Kota, paling kurang mengenai : 1. perkembangan penanganan perkara; 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3. penggunaan anggaran. e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum; dan g. bersikap independen.

BAB VII

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Calon Penerima Bantuan Hukum membuat pernyataan secara tertulis bahwa dirinya tidak sedang menerima Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. bukti identitasi diri yang sah dan masih berlaku; b. surat keterangan miskin dari Lurah sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum; dan c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi. (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat; b. Kartu Beras Miskin; c. Kartu INDONESIA Pintar; d. Kartu INDONESIA Sehat; e. Kartu Perlindungan Sosial; atau f. Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.

Pasal 14

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya. (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri- sendiri atau secara bersama-sama. (3) Permohonan Bantuan Hukum harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

Pasal 15

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh Surat Keterangan Alamat Sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Jika Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan tersebut dapat ditolak. (6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 16

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 17

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 18

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Wali Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari: a. hibah atau sumbangan; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Koreksi

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Wali Kota. (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani. (3) Penganggaran dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan. (4) Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum Induk, penandatanganan perjanjian pemberian bantuan hukumnya dilakukan oleh Pimpinan Cabang dari Pemberi Bantuan Hukum induknya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Pencairan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota setiap triwulan, semesteran dan tahunan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; b. Laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum; c. Laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan d. Catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 27

(1) Wali Kota melaksanakan pengawasan Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik secara berkala atau sewaktu-waktu. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; b. menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum; c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; dan d. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. (4) Wali Kota melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (5) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31

Pasal 32