Koreksi Pasal 24

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Wali Kota. (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani. (3) Penganggaran dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan. (4) Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum Induk, penandatanganan perjanjian pemberian bantuan hukumnya dilakukan oleh Pimpinan Cabang dari Pemberi Bantuan Hukum induknya.