PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

PERDA Nomor 12 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Surakarta. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah pemimpin dan koordinator dari bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat. 10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. 12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan. 13. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat. 14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan. 16. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat.

BAB III

PENGORGANISASIAN SATLINMAS

Pasal 4

Koreksi

Satlinmas berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penugasan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasar Surat Perintah Tugas Lurah. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat di tempat yang ditentukan Lurah. (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 6

(1) Struktur Operasional Satlinmas terdiri atas: a. kepala satuan; b. kepala satuan tugas; c. komandan regu; dan d. anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Lurah berwenang melakukan perekrutan terhadap masyarakat setempat sebagai anggota Satlinmas (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah tempat strategis, dan tingkat kerawanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan anggota Satlinmas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Persyaratan menjadi calon Anggota Satlinmas meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; e. jenjang pendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat; f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah; g. berkelakuan baik dan bebas narkoba; h. berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; i. bukan merupakan pengurus partai politik; dan j. bersedia menjadi anggota Satlinmas secara aktif dalam setiap kegiatan Perlindungan Masyarakat dan pelaksanaan tugas lainnya.

Pasal 9

(1) Pengangkatan anggota Satlinmas berasal dari calon anggota Satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

(1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. (2) Anggota Satlinmas diberhentikan dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. pindah tempat tinggal dari wilayah tempat bertugas; d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan; e. melakukan perbuatan tercela; f. tidak melaksanakan tugas secara disiplin dan baik; atau g. dijatuhi hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Pemberhentian penugasan sebagai anggota Satlinmas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Perlindungan Masyarakat. (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas usulan Lurah.

Pasal 11

(1) Satlinmas mempunyai tugas membantu: a. dalam penanggulangan bencana; b. keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; d. penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan e. upaya pertahanan Negara. (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB Ketujuh

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22