PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERDA Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 8. Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 11. Kode Etik PPNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. 13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik. 14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik. 15. Yustisi adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan. 16. Non Yustisi adalah operasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilan. 17. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS. 18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau koorporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Koreksi

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 4

Koreksi

(1) PPNS sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas : a. melaksanakan penegakan peraturan daerah dan melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah; b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: 1. pemeriksaan tersangka; 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya; 3. penyitaan barang; 4. pemeriksaan saksi; dan 5. pemeriksaan tempat kejadian. c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan POLRI dalam wilayah hukum yang sama; dan d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PPNS berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PPNS mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari setiap orang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Sistem dan prosedur bagi PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

Koreksi

(1) PPNS sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas : a. melaksanakan penegakan peraturan daerah dan melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah; b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: 1. pemeriksaan tersangka; 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya; 3. penyitaan barang; 4. pemeriksaan saksi; dan 5. pemeriksaan tempat kejadian. c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan POLRI dalam wilayah hukum yang sama; dan d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PPNS berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PPNS mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari setiap orang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Sistem dan prosedur bagi PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN PPNS

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; f. daftar penilaian kinerja PNS paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. (2) Bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pengajuan oleh Wali Kota kepada Menteri.

Pasal 11

Surat pengajuan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diajukan dengan dilampiri secara elektronik dokumen: a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS; b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; e. sasaran kinerja dan daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 2 (dua) tahun terakhir; f. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;dan g. foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter.

Pasal 12

Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.

Pasal 13

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji. Pasal 14 Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

Pasal 33