PERDA

Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2018 tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

PERDA Nomor 61 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bogor. 5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang. 6. Kantong plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium. 3 7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami. 8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang. 9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 4 13. Penyedia kantong plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bogor. 5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang. 6. Kantong plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium. 3 7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami. 8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang. 9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 4 13. Penyedia kantong plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Koreksi

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi penggunaan kantong plastik; b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 7

Koreksi

(1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. 7 (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi: a. jenis kantong pastik yang dimanfaatkan; b. bentuk penggunaan kantong plastik; c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Pasal 8

(1) Wali Kota MENETAPKAN kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan. (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pusat Perbelanjaan; b. pertokoan modern;

Pasal 9

(1) Wali Kota menyusun rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik. (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, instansi terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat. 8 (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 10

(1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: a. kampanye; b. talk show; c. kegiatan ilmiah; dan d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Terhitung tanggal 1 Desember 2018 seluruh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2018 tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18