PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PERDA Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang menerima Bantuan Hukum. 8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. 9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain yang dipersamakan. 10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. 15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Koreksi

(1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. masyarakat miskin meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dan b. Kelompok Rentan yang meliputi: 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan; 2. perempuan korban dan perempuan rentan; 3. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 4. penyandang disabilitas; 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pangan; b. sandang; c. layanan kesehatan; d. layanan pendidikan; e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau f. perumahan. (3) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 7

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekertariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan proposal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dan disetujui oleh Bupati melalui Kepala Bagian Hukum. (2) Anggaran Bantuan Hukum yang disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi penyaluran dalam Bantuan Hukum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38

BAB X

Pasal 39

BAB XI

Pasal 40

BAB XII

Pasal 41

BAB XIII

Pasal 42