Koreksi Pasal 39

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat membentuk tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.