Koreksi Pasal 38

(1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Alokasi pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada data mengenai kebutuhan hukum Daerah, indeks biaya Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah.