PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

PERDA Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupatr sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupa.ti Sragen. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidalgi urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penalam modal yang mempunyai nilai ekonomis; 8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanarn modal, baik oleh penanam Modal Dalam Negen maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan u saha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penzrnam Modal Dalam Negeri dan penanam modal asing. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilal, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Penanam Modal Asing adalah perseorErngan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanamal Modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 74. Perizinarr Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan u saha. 17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaar kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yalg harus dipenuhi oleh Pelalu Usaha. 18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Szbmission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselengga-rakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 19. t embaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penaraman modal. 20. l,aporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan pros€s dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 22. Rencana Umum Penanamal Modal Daeral yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah. 23. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penetapan kebijakan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal. 24. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menarik perhatian calon investor terhadap peluang investasi di suatu wilayah. 25. Pelayanan Penanaman Modal adalah layanan yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 26. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan untuk memastikan bahwa Penanaman Modal berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan surat persetujuan penanzunan modal. 27. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah kumpulan data dan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait penanarnan modal. 28. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah bagian dari kegiatan penanaman mo'dal. 29. Bidang Usaha Terbuka adalah bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanarn modal, atau bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu. BAI} II ASAS, TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal- (2) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. penguranga-n, keringanan, pembebasan, dan Penghapusan atau Penundaan atas pokok pajak Daerah, dan / atau sanksinya; b. pengurangan, keringanan, pembebasan dan Penghapusan atau Penundaan atas pokok retribusi Daerah, dan / atau sanksinya; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan /atau koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. (3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahzrn pros€s sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; k. kemudahan akses tenaga keda siap pal<ai dan terampil; L kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 29

Pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria: a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap tenaga ke{a lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. merupakan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi; L industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan /atau Daerah; dan / atau n. berorientasi ekspor.

Pasal 30

(1) Pemberian insentif dan /atau kemudahan Penanaman Modal, yang bersifat bantuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarrgan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

Pasal 36