Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MOD...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 5. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 8. Penanam Modal atau disebut investor adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing. 9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri. 10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, Badan Usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, Badan Usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 14. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundang-undangan. 19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang- undangan. 20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundang-undangan. 21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. 22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah. 23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 24. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 25. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 26. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. 27. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. 28. Peluang Penanaman Modal adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal. 29. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. 30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala. 31. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 32. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah jangka panjang.

Pasal 2

Koreksi

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah. (2) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah. (3) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. arah kebijakan Penanaman Modal; c. Bidang Usaha; d. bentuk Badan Usaha dan kedudukan; e. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah; f. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; g. insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; h. promosi Penanaman Modal; i. data dan sistem informasi Penanaman Modal; j. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal; k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan l. sanksi administratif.

BAB III

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 4

Koreksi

(1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagai kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal dan menciptakan peluang kesempatan kerja di Daerah. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan Penanaman Modal, penyusunan RUPM Kabupaten harus memperhatikan arah kebijakan Penanaman Modal. (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. perbaikan iklim Penanaman Modal; b. persebaran Penanaman Modal; c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment); e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi; f. pemberian fasilitasi kemudahan dan/ atau insentif Penanaman Modal; dan g. promosi Penanaman Modal. (3) Pemerintah Daerah MENETAPKAN upaya dan langkah strategis dalam rangka perencanaan Penanaman Modal yang sesuai dengan arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Upaya dan langkah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten yang mengacu pada rencana umum Penanaman Modal Pemerintah, rencana umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah. (6) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyusunan RUPM Kabupaten, Pemerintan Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) RUPM Kabupaten ditetapkan oleh Bupati. (3) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Kabupaten, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 7

Koreksi

(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha : a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah. (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya. (4) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 8

(1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu: a. program/proyek strategis nasional; b. padat modal; c. padat karya; d. teknologi tinggi; e. industri pionir; f. orientasi ekspor; dan/atau g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. (2) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan : a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (3) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria: a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana; b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. (4) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria: a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha besar. (5) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri; b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus. (6) Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 9

Koreksi

(1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang berbentuk: a. badan hukum; b. tidak berbadan hukum; atau c. usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) PMDN dan Penanaman Modal asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB VIII

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

BAB IX

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB X

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 30

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha di Daerah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan promosi Penanaman Modal. (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Penanam Modal, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri. (3) Kegiatan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. publikasi informasi melalui sarana promosi Penanaman Modal; b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal; c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; d. Penerimaan Misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan e. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi. (4) Dalam rangka penyelarasan proses promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyelenggaraannya dengan Pemerintah dan/atau instansi/ lembaga terkait. (5) Koordinasi penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. sarana promosi; dan b. pelaksanakan kegiatan promosi baik di dalam dan luar negeri. (6) Kegiatan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 31

Koreksi

(1) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, dilaksanakan secara elektronik. (2) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, secara non elektronik dapat dilakukan jika kegiatan dimaksud tidak memungkinkan secara elektronik dan/atau sebagai pendukung sistem elektronik. (3) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengumpulan; b. pengolahan; dan c. penyajian. (4) Pengelolaan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan website; b. pengelolaan database; dan c. pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 32

Koreksi

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan: a. kepastian hak, hukum dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Koreksi

(1) Setiap Penanam Modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan TJSL; c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara INDONESIA melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Koreksi

(1) Penanam Modal yang tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Koreksi

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 31 Mei 2024 BUPATI MOJOKERTO, ttd. IKFINA FAHMAWATI Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 31 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. TEGUH GUNARKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR 59-1 /2024

Koreksi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB XIII

BAB XIV

Pasal 40

BAB XV

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43