Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggara...

Pasal 2

Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan bertujuan: a. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Perpustakaan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat; b. meningkatkan kegemaran membaca dan Literasi masyarakat melalui Perpustakaan; c. mempersiapkan Perpustakaan daerah yang sesuai standar nasional Perpustakaan; d. melakukan pengelolaan naskah kuno dalam upaya menjaga nilai sejarah dan budaya bangsa; e. mengembangkan dan memperkuat jabatan fungsional bidang Perpustakaan; dan f. memperkuat data bidang Perpustakaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Perpustakaan Nasional melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangannya pada tahun anggaran 2025 kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan. (2) Lingkup Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan: a. RKP; b. Renja Perpustakaan Nasional tahun 2025; dan c. RKA Perpustakaan Nasional tahun 2025. (3) Pelimpahan sebagaian Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk: a. Program; b. Kegiatan; c. target keluaran; d. aktivitas; dan e. alokasi anggaran. (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Perpustakaan dan Literasi. (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus. (6) Target keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui Dekonsentrasi. (7) Aktivitas dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e sesuai dengan: a. RKA Perpustakaan Nasional Tahun 2025; dan b. DIPA Perpustakaan Nasional Tahun 2025. (8) Aktivitas dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) GWPP menunjuk Dinas sebagai pelaksana Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan. (2) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GWPP MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kepala Dinas. (5) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GWPP menunjuk pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran. (6) Pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d diutamakan merupakan pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Dinas. (7) Dalam hal nomenklatur Dinas digabungkan dengan Urusan Pemerintahan lainnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan merupakan pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perpustakaan.

Pasal 5

Koreksi

GWPP selaku penerima Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan bertanggung jawab: a. memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan; b. menyinkronkan dan menyinergikan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah; c. mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; dan d. mengoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada Kepala.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyusun laporan pertanggungjawaban. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 7

(1) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 8

(1) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan penting lainnya. (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester berakhir. (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 9

Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada situs web emonev.bappenas.go.id dan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan pada situs web smart.kemenkeu.go.id secara berkala.

Pasal 10

(1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan Kepala. (2) Kepala mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Kepala melakukan pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala menugaskan: a. Sekretaris Utama; dan b. Deputi. (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. perencanaan Program dan Kegiatan; b. administrasi keuangan dan aset; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pelaporan. (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pengarahan dan advokasi; b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan; dan c. supervisi dan pendampingan. (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Deputi berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Perpustakaan Nasional. (6) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Perpustakaan Nasional ini diundangkan.

Pasal 12

(1) Kepala melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan. (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala menugaskan Inspektur Perpustakaan Nasional. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan audit operasional. (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala dalam bentuk laporan pada akhir tahun anggaran. (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun berikutnya.

Pasal 13

Koreksi

Kepala dapat menarik sebagian atau seluruh Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang dilimpahkan dalam hal: a. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan tidak dapat dilanjutkan karena perubahan kebijakan pemerintah; b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. GWPP tidak mampu melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang dilimpahkan berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2024 PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ E. AMINUDIN AZIZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025 AKTIVITAS DAN ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025 AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS a. Pembinaan Administrasi Keuangan; b. Lomba Bertutur bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI); c. Workshop Akreditasi Perpustakaan; d. Workshop Penyusunan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan; e. Workshop Pengelolaan Naskah Kuno; f. Workshop Pendataan Perpustakaan. Rp451.728.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Rp450.145.000,00 (empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Rp394.393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Rp367.089.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp327.519.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Rp336.296.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp422.938.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Rp362.007.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Rp350.990.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Rp359.628.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Rp326.911.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Banten AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp313.045.000,00 (tiga ratus tiga belas juta empat puluh lima ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rp435.644.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Rp457.265.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Rp359.239.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp490.228.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Rp368.787.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Rp359.304.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp368.899.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Rp370.358.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Rp340.046.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat puluh enam ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Rp400.785.000,00 (empat ratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Rp392.891.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Rp421.710.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Rp339.599.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS rupiah) Rp401.760.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Rp359.972.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Rp402.024.000,00 (empat ratus dua juta dua puluh empat ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Rp404.788.000,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara Rp372.477.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp440.688.000,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp431.435.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Rp442.381.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. E. AMINUDIN AZIZ LAMPIRAN II PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025 FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN A. LAPORAN MANAJERIAL LAPORAN MANAJERIAL PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2025 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Struktur Organisasi 3. Dasar Hukum 4. Kondisi Umum 5. Potensi dan Permasalahan BAB II PERENCANAAN KINERJA 1. Rencana Strategis a. Visi b. Misi c. Nilai-nilai Organisasi d. Tujuan e. Arah Kebijakan f. Peta Strategis 2. Perjanjian Kinerja Tahun … BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun … 1. Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana; 2. Pencapaian Target Keluaran dan Analisisnya; 3. Kendala yang Dihadapi; dan 4. Saran Tindak Lanjut. BAB IV PENUTUP B. LAPORAN AKUNTABILITAS LAPORAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2025 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Struktur Organisasi 3. Visi dan Misi Organisasi 4. Dasar Hukum 5. Kondisi Umum BAB II CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Anggaran dan realisasi 2. Belanja Barang BAB III CATATAN ATAS NERACA Penjelasan tiap akun di Neraca BAB IV CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL Penjelasan tiap akun di Laporan Operasional BAB V CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Penjelasan tiap akun di Laporan Perubahan Ekuitas BAB VI CATATAN PENTING LAINNYA Penjelasan tambahan/pendukung terkait kondisi penyusunan Laporan Keuangan LAMPIRAN Data dan dokumen pendukung. PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. E. AMINUDIN AZIZ

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14