PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-05-2022 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERBAN Nomor 9-pojk-05-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik INDONESIA. 3. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI. 4. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya, termasuk yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. 5. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, termasuk yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. 6. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan ekspor nasional. 7. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja khusus berbentuk unit usaha khusus dari kantor pusat LPEI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor selain kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 8. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh LPEI untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. 9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 10. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 11. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI. 12. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI. 13. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang ditunjuk oleh LPEI yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif terhadap penyelenggaraan kegiatan LPEI agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 14. Tingkat Kesehatan LPEI adalah hasil penilaian kondisi LPEI yang dilakukan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan. 15. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. 16. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai. 17. Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang selanjutnya disingkat BMTD adalah persentase maksimum Transaksi Derivatif yang diperkenankan terhadap modal LPEI. 18. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak Transaksi Derivatif, termasuk potensi keuntungan karena dinilai sesuai dengan harga pasar dari transaksi spot yang masih berjalan. 19. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif yang diperoleh secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. 20. Aset Produktif adalah penanaman dana LPEI untuk memperoleh penghasilan. 21. Aset Nonproduktif adalah Aset LPEI selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, termasuk dalam bentuk agunan yang diambil alih. 22. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI. 23. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. 24. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi. 25. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah persentase maksimum penanaman dana dalam bentuk Pembiayaan, penempatan dana, Tagihan Akseptasi, Asuransi, dan Penjaminan yang diperkenankan terhadap modal LPEI. 26. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPP. 27. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat penanaman dana. 28. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi atau Penjaminan ulang. 29. Peminjam adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memperoleh penanaman dana dari LPEI. 29. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset. 30. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. 31. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LPEI. 32. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LPEI secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 33. Modal adalah penjumlahan dari komponen modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan bagi LPEI.

BAB III

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI

Pasal 4

Koreksi

(1) LPEI wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. (2) Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LPEI serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) LPEI wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan Risiko secara individual. (4) Dalam hal LPEI melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPEI wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan Risiko secara konsolidasi. (5) LPEI wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan Risiko secara individual.

Pasal 5

(1) LPEI dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, LPEI wajib: a. membuka unit kerja khusus melalui pembentukan UUS; b. mengalokasikan modal tersendiri; c. melakukan pembukuan secara terpisah; d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; e. menunjuk pimpinan UUS; dan f. mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA. (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencatatan atas pembentukan UUS.

Pasal 6

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor: a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik; b. profil Risiko; c. rentabilitas; dan d. permodalan. (2) Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil Risiko. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. tingkat kesehatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan/atau Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk surat peringatan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.

Pasal 8

(1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan/atau Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat peringatan.

BAB IV

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 9

Koreksi

(1) LPEI wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterbukaan; b. akuntabilitas; c. tanggung jawab; d. kemandirian; dan e. kewajaran. (3) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah; b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; d. penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal; e. rencana bisnis LPEI; f. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan g. pelaporan internal dan benturan kepentingan.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LPEI untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) LPEI wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

Direktur Eksekutif wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan LPEI terhadap UNDANG-UNDANG mengenai LPEI dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 29

(1) Fungsi audit eksternal LPEI dilaksanakan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. (3) Dalam melaksanakan fungsi audit eksternal, kantor akuntan publik mengaudit laporan keuangan.

Pasal 30

(1) LPEI wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada pemangku kepentingan. (2) LPEI wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain. (3) LPEI wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

BAB Kedua

Dewan Direktur

Pasal 11

Koreksi

Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 12

Koreksi

(1) Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.

Pasal 13

Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti: a. rekomendasi satuan kerja audit internal LPEI; b. rekomendasi auditor eksternal; c. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

Pasal 14

Dewan Direktur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran UNDANG-UNDANG mengenai LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha LPEI; dan b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.

Pasal 15

(1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur wajib membentuk paling sedikit: a. komite audit; b. komite pemantau Risiko; dan c. komite remunerasi dan nominasi. (2) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. (3) Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya secara efektif. (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

Pasal 16

Dewan Direktur wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja bagi setiap anggota Dewan Direktur.

BAB 1

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur

Pasal 11

Koreksi

Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 12

Koreksi

(1) Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.

Pasal 13

Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti: a. rekomendasi satuan kerja audit internal LPEI; b. rekomendasi auditor eksternal; c. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

Pasal 14

Dewan Direktur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran UNDANG-UNDANG mengenai LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha LPEI; dan b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.

Pasal 15

(1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur wajib membentuk paling sedikit: a. komite audit; b. komite pemantau Risiko; dan c. komite remunerasi dan nominasi. (2) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. (3) Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya secara efektif. (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

Pasal 16

Dewan Direktur wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja bagi setiap anggota Dewan Direktur.

Pasal 17

Dewan Direktur wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lain; dan c. total gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya, dalam laporan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB 1

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Dewan Direktur dan Calon Direktur Pelaksana

Pasal 23

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pendapat tertulis kepada Menteri mengenai pemenuhan persyaratan keahlian dan pengalaman bagi calon Dewan Direktur, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi/lembaga. (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pendapat kepada Dewan Direktur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan calon Direktur Pelaksana LPEI. (3) Untuk menyampaikan: a. pendapat tertulis kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. pendapat kepada Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. (4) Ketentuan mengenai faktor serta tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pengaturan terhadap pihak utama pengurus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa predikat: a. direkomendasikan; atau b. tidak direkomendasikan.

Pasal 24

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap: a. anggota Dewan Direktur selain yang berasal dari instansi/lembaga; dan/atau b. Direktur Pelaksana, dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada LPEI.

Pasal 25

Indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas: a. tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa: 1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan: a) pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal LPEI; atau b) kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, pegawai LPEI, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LPEI; dan/atau 3. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LPEI yang baik; b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. menyebabkan LPEI mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LPEI dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan; d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; g. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LPEI yang sehat; h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah; i. menghambat atau mengganggu: 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. upaya dari Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LPEI; dan/atau j. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain. (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah: a. analisis atas bukti, data, dan/atau informasi mengenai anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang dinilai kembali; b. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang dinilai kembali; dan c. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang dinilai kembali. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh. (4) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 27

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil akhir penilaian kembali terhadap anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan predikat: a. direkomendasikan; atau b. tidak direkomendasikan. (2) Hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk evaluasi terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5). (3) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Menteri, LPEI, anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana LPEI yang dinilai kembali. (4) Hasil penilaian kembali anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimasukkan dalam informasi riwayat Otoritas Jasa Keuangan.

BAB 2

Penilaian Kembali terhadap Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana

Pasal 24

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap: a. anggota Dewan Direktur selain yang berasal dari instansi/lembaga; dan/atau b. Direktur Pelaksana, dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada LPEI.

Pasal 25

Koreksi

Indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas: a. tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa: 1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan: a) pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal LPEI; atau b) kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, pegawai LPEI, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LPEI; dan/atau 3. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LPEI yang baik; b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. menyebabkan LPEI mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LPEI dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan; d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; g. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LPEI yang sehat; h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah; i. menghambat atau mengganggu: 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. upaya dari Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LPEI; dan/atau j. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain. (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah: a. analisis atas bukti, data, dan/atau informasi mengenai anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang dinilai kembali; b. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang dinilai kembali; dan c. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang dinilai kembali. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh. (4) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 27

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN hasil akhir penilaian kembali terhadap anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan predikat: a. direkomendasikan; atau b. tidak direkomendasikan. (2) Hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk evaluasi terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5). (3) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Menteri, LPEI, anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana LPEI yang dinilai kembali. (4) Hasil penilaian kembali anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimasukkan dalam informasi riwayat Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-05-2022 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29

BAB Keenam

Pasal 30

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V

BAB Kesatu

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5