PERBAN

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum

PERBAN Nomor 24 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN

Pasal 4

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening Giro dan Tabungan yang memuat paling sedikit: a. pemberitahuan kepada Nasabah saat pembukaan rekening Giro dan Tabungan mengenai kriteria penetapan klasifikasi rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant, termasuk penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis; b. informasi kepada Nasabah melalui kanal yang tersedia pada Bank mengenai klasifikasi rekening Giro dan Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); c. komunikasi kepada Nasabah untuk melakukan pemasukan, penarikan, pengecekan saldo atau penutupan rekening Giro dan Tabungan; d. mekanisme dalam hal Nasabah tidak dapat dihubungi; e. pembebanan biaya administrasi dan pembayaran bunga/imbal hasil dalam perikatan antara Bank dengan Nasabah; f. pencantuman flagging pada sistem internal bank atas rekening aktif, rekening yang tidak aktif, dan rekening dormant, termasuk pemisahan dengan rekening lainnya untuk kebutuhan pelaporan; g. pemantauan dan pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant; h. verifikasi dan uji validasi untuk pengaktifan kembali rekening tidak aktif dan rekening dormant; i. mekanisme penutupan rekening Giro dan Tabungan melalui kanal yang tersedia pada Bank; dan j. penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis untuk rekening Giro dan Tabungan bersaldo nihil untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2) Bank dilarang mengenakan biaya administrasi rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang mengakibatkan rekening bersaldo negatif. (3) Bank wajib menyediakan sistem dalam rangka pengelolaan rekening Giro dan Tabungan dan mengklasifikasikan rekening Giro dan Tabungan sesuai dengan kriteria rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 5

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan. (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah; b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 6

(1) Bank wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan. (2) Penerapan prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 7

(1) Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan. (2) Pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan. (2) Kerahasiaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN DENGAN KLASIFIKASI REKENING DORMANT

Pasal 11

(1) Bank wajib menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening dormant melalui kanal yang tersedia pada Bank. (2) Selain menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan upaya yang wajar dan cukup untuk: a. menyampaikan informasi penetapan rekening Giro dan Tabungan dengan klasifikasi rekening dormant kepada Nasabah; dan b. meminta Nasabah mengaktifkan kembali rekening Giro dan Tabungan. (3) Upaya yang wajar dan cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam: a. 5 (lima) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. 3 (tiga) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau c. 1 (satu) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Bank mengadministrasikan bentuk penyampaian informasi atas rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada internal bank. (5) Bank menonaktifkan fitur penarikan dan pemasukan untuk rekening dormant. (6) Bank memberikan bunga/imbal hasil atas dana pada rekening dormant. (7) Bank dapat mengenakan biaya administrasi atas dana pada rekening dormant.

Pasal 12

(1) Bank mengaktifkan kembali rekening dormant setelah Nasabah melakukan pengajuan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank. (2) Sebelum melakukan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan prosedur customer due diligence sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan hasil customer due diligence, Bank dapat menyetujui atau menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening dormant. (4) Bank MENETAPKAN rekening dormant menjadi rekening aktif setelah Bank menyetujui pengajuan pengaktifan kembali oleh Nasabah. (5) Bank menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening dormant dalam hal rekening tersebut memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 13

(1) Bank mengelola rekening dari Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant sampai dengan lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun. (2) Dana dalam rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi milik Bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan Bank. (3) Setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun, Bank melakukan penyelesaian rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN REKENING TIDAK AKTIF DAN REKENING DORMANT

Pasal 14

(1) Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan pada rekening tidak aktif atau rekening dormant yang dicurigai memiliki unsur tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, petugas yang melakukan pengawasan atas rekening tidak aktif dan rekening dormant melaporkan kepada unit yang menangani anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, unit yang menangani anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant dalam penerapan strategi anti fraud. (2) Penerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat transaksi pada rekening aktif atau rekening dormant yang dicurigai memiliki indikasi fraud, petugas yang melakukan pengawasan atas rekening tidak aktif dan rekening dormant melaporkan kepada unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan transaksi yang terindikasi fraud, unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai strategi anti fraud. (5) Dalam hal terdapat transaksi fraud yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, Bank melaporkan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.