PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2019 tentang PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. 5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. 6. Penegahan Barang yang selanjutnya disebut Penegahan adalah tindakan administratif oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. 7. Penangguhan Sementara adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. 8. Pemilik atau Pemegang HKI adalah pemilik atau pemegang HKI yang dilindungi di INDONESIA berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. 9. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kawasan Pabean setempat berada. 10. Hakim adalah hakim niaga yang melakukan pemeriksaan. 11. Permohonan adalah permintaan kepada Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara. 12. Pemohon adalah Pemilik atau Pemegang HKI yang mengajukan Permohonan Perintah Penangguhan Sementara. 13. Termohon adalah orang yang menguasai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Permohonan Perintah Penangguhan Sementara. 14. Perintah Penangguhan Sementara adalah perintah tertulis dari Hakim dalam bentuk penetapan yang memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. 15. Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan adalah Perintah Penangguhan Sementara atas permohonan pemilik atau pemegang HKI yang berasal dari Penegahan. 16. Perintah Penangguhan Sementara Yudisial adalah Perintah Penangguhan Sementara atas permohonan pemilik atau pemegang HKI yang bukan berasal dari Penegahan. 17. Jaminan Biaya Operasional adalah jaminan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi yang digunakan untuk membayar biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (handling cost), biaya sewa container dan/atau biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau Penangguhan Sementara. 18. Jaminan atas Barang adalah jaminan pembayaran sejumlah uang sebesar nilai harga barang yang menjadi objek Penangguhan Sementara dalam bentuk bank garansi untuk membayar kerugian yang timbul akibat Penangguhan Sementara. 19. Panjar Biaya Perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan setempat tentang Panjar Biaya Perkara untuk membayar biaya proses berperkara dan pemeriksaan fisik barang. 20. Eksaminer adalah orang yang memahami dan berkompeten mengenai keaslian dari barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi dan pemasaran serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah berupa merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, desain industri, varietas tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu yang ditunjuk oleh Pemilik atau Pemegang HKI. 21. Sistem Aplikasi Penangguhan Sementara adalah sistem pendaftaran Permohonan Penangguhan Sementara melalui daring (online) yang terkoneksi dengan Sistem Aplikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan portal khusus. 22. Perekaman (Recordation) adalah kegiatan memasukkan data HKI oleh Pejabat Bea dan Cukai ke dalam database kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 23. Panitera Pengganti adalah panitera pengganti pengadilan. 24. Juru Sita adalah juru sita Pengadilan. 25. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 26. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum dan badan usaha. 27. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan melalui surat tercatat dan/atau sistem elektronik. 28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi syarat dan tata cara permohonan, tata cara pemeriksaan, serta penerbitan penetapan perintah penangguhan sementara terhadap pengeluaran barang Impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI. (2) HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. merek dan indikasi geografis; b. hak cipta dan hak terkait; c. paten dan paten sederhana; d. desain industri; e. desain tata letak sirkuit terpadu; dan f. varietas tanaman. (3) Pemohon dapat mengajukan permohonan Perintah Penangguhan Sementara berdasarkan: a. pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai dalam hal Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan; atau b. inisiatif Pemohon dalam hal Perintah Penangguhan Sementara Yudisial.

Pasal 3

(1) Permohonan Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan Hak Cipta dan Hak Merek yang cukup; b. data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang; c. hasil Perekaman (Recordation) Hak Cipta dan Hak Merek berikut perpanjangannya; d. ringkasan mengenai barang Impor atau Ekspor yang merupakan atau berasal dari pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek; e. surat Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f. bukti yang cukup adanya pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek; g. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara; h. bukti pembayaran Jaminan Biaya Operasional; i. surat keterangan dari Pemohon mengenai besarnya Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan sementara yang dihitung berdasarkan nilai pabean, bea masuk dan pajak; dan j. surat permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Permohonan Perintah Penangguhan Sementara Yudisial harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan HKI yang cukup; b. data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang; c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomor surat muatan angkutan laut (bill of lading) dan/atau nomor surat muatan angkutan udara (airway bill) dan/atau nomor kontainer dan/atau nomor sarana pengangkutan dan/atau perkiraan jenis dan jumlah barang dan/atau pelabuhan tujuan dan negara asal; d. bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI; e. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara; f. surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Jaminan Biaya Operasional; g. surat keterangan dari perusahaan penilai (appraisal) independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan sementara sebagai dasar pembayaran Jaminan atas Barang; dan h. bukti pembayaran Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan sementara. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibuat oleh Pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukumnya. (2) Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan ke dalam buku register Permohonan Penangguhan Sementara, setelah Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara dan uang Jaminan atas Barang.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2019 tentang PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18

Pasal 19