PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang ORASI ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, melatih dan evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. 2. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah aparatur sipil negara yang diangkat dalam JF WI. 3. Widyaiswara Ahli Utama adalah Widyaiswara yang menduduki jenjang jabatan ahli utama. 4. Widyaiswara Ahli Madya adalah Widyaiswara yang menduduki jenjang jabatan ahli madya. 5. Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Orasi Ilmiah adalah pidato dan pengukuhan bagi Widyaiswara Ahli Utama sebagai wujud akuntabilitas akademis atas jabatan yang dipangkunya. 6. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 8. Instansi Penyelenggara Orasi Ilmiah adalah LAN dan Instansi Pemerintah. 9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah. 10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JPT. 11. Sidang Tertutup adalah forum ujian bagi Widyaiswara Ahli Madya untuk memperoleh rekomendasi publikasi karya tulis ilmiah ke dalam jurnal sebagai syarat pengajuan pengangkatan dalam JF WI ahli utama. 12. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah hasil penulisan dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang ditulis oleh Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama untuk diajukan dalam Orasi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah dan telah dipublikasikan dalam jurnal internasional/jurnal nasional/jurnal LAN/jurnal organisasi profesi. 13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi JF WI yang ditetapkan oleh Kepala LAN. 14. Tim Pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Pembimbing adalah tim yang bertugas memberikan pembimbingan penyusunan KTI yang ditetapkan oleh Kepala LAN. 15. Tim Evaluator adalah tim yang bertugas memberikan penilaian, masukan dan/atau saran dalam Sidang Tertutup 16. Jurnal Internasional adalah jurnal berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri. 17. Jurnal Nasional adalah jurnal dalam negeri terakreditasi yang penentuannya berdasarkan atas persetujuan Kepala LAN. 18. Jurnal Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Jurnal LAN adalah jurnal yang diterbitkan oleh LAN. 19. Jurnal Organisasi Profesi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi. 20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN ORASI ILMIAH

Pasal 2

Koreksi

(1) Tahapan Orasi Ilmiah terdiri atas: a. penyusunan KTI; b. Sidang Tertutup; dan c. pelaksanaan orasi. (2) Penyusunan KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan: a. pengusulan rancangan KTI; b. pembimbingan KTI; dan c. persetujuan Tim Pembimbing. (3) Pengusulan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengajuan usulan rancangan KTI yang sudah memperoleh persetujuan tertulis dari atasan Widyaiswara paling rendah setingkat JPT pratama pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara. (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses perkonsultasian dan asistensi oleh Tim Pembimbing terhadap rancangan KTI yang diajukan oleh Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama. (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengesahan oleh Tim Pembimbing atas rancangan KTI yang dinilai telah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. (6) Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh LAN atau Instansi Pemerintah asal Widyaiswara Ahli Madya atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN yang dilaksanakan secara daring. (7) Pelaksanaan orasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di LAN atau Instansi Pemerintah asal Widyaiswara Ahli Utama atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN. Bagian Pertama Penyusunan KTI

Pasal 3

(1) Pengusulan rancangan KTI diajukan kepada LAN. (2) Persyaratan pengusulan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan substantif. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu: a. bagi : 1. Widyaiswara Ahli Madya dengan pangkat paling rendah pembina utama muda golongan ruang IV/c; atau 2. Widyaiswara yang pengangkatannya melalui perpindahan dari jabatan lain yang telah memperoleh keputusan pengangkatan dalam JF WI ahli utama; b. menyampaikan rancangan KTI; dan c. diusulkan oleh PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara dilampiri dengan dokumen ketersediaan formasi JF WI ahli utama. (4) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu tema dalam rancangan KTI harus terkait dengan bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan/atau bidang keahlian JF WI.

Pasal 4

(1) LAN melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. (2) LAN melakukan reviu untuk melihat kesesuaian rancangan KTI dengan persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Pasal 5

(1) Terhadap rancangan KTI yang dinilai sudah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), LAN MENETAPKAN Tim Pembimbing. (2) Tim Pembimbing melakukan proses pembimbingan kepada Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama. (3) Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama melakukan penyesuaian rancangan KTI berdasarkan saran dan/atau masukan dari Tim Pembimbing. (4) Rancangan KTI yang telah disesuaikan oleh Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Tim Pembimbing untuk direviu. (5) Jika rancangan KTI dinilai sudah sesuai, Tim Pembimbing memberikan persetujuan tertulis untuk dilanjutkan dalam Sidang Tertutup. (6) Terhadap rancangan KTI yang dinilai belum sesuai, Tim Pembimbing memberikan saran kepada Widyaiswara untuk: a. memperbaiki rancangan KTI dan mengulang kembali proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. mengajukan usulan rancangan KTI yang baru kepada LAN dan mengulang kembali proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

(1) Persyaratan bagi Widyaiswara Ahli Madya untuk mengikuti Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu: a. telah memperoleh penetapan angka kredit untuk diangkat dalam JF WI ahli utama; dan b. rancangan KTI yang diajukan pada Sidang Tertutup telah memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Pembimbing. (2) LAN melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara mengajukan usulan Widyaiswara Ahli Madya yang akan mengikuti Sidang Tertutup. (2) Terhadap usulan yang dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) LAN menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai jadwal pelaksanaan Sidang Tertutup kepada PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara.

Pasal 8

(1) LAN MENETAPKAN Tim Evaluator untuk rancangan KTI. (2) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas perwakilan: a. LAN; dan b. akademisi, pakar dan/atau praktisi. (3) Tim Evaluator bertugas untuk: a. melakukan pendalaman materi dan penilaian terhadap rancangan KTI; dan b. MENETAPKAN kualifikasi penilaian terhadap rancangan KTI. (4) Kualifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. memenuhi kualifikasi; atau b. tidak memenuhi kualifikasi.

Pasal 9

(1) Widyaiswara yang memperoleh kualifikasi penilaian memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a memperoleh sertifikat dari LAN. (2) Widyaiswara yang memperoleh kualifikasi penilaian tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, diberikan kesempatan paling banyak 2 (dua) kali untuk mengikuti Sidang Tertutup dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan hasil Sidang Tertutup. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi pengangkatan sebagai Widyaiswara Ahli Utama.

Pasal 10

Standar kualifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 11

(1) Widyaiswara yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib mempublikasikan KTI ke dalam jurnal. (2) Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jurnal Internasional; b. Jurnal Nasional; c. Jurnal LAN; atau d. Jurnal Organisasi Profesi; (3) Rekomendasi diberikan setelah KTI dipublikasikan dalam jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAN dan disampaikan kepada PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara Ahli Madya sebagai persyaratan dalam pengajuan Widyaiswara Ahli Madya ke jenjang JF WI ahli utama.

Pasal 12

(1) Widyaiswara yang pengangkatannya dalam JF WI ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lain, dikecualikan dari kewajiban mengikuti Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mempublikasikan KTI yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing ke dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

(1) Persyaratan bagi Widyaiswara untuk mengikuti pelaksanaan orasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan substantif. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. melampirkan salinan keputusan pengangkatan dalam JF WI ahli utama yang disahkan oleh pejabat berwenang; b. menyampaikan rekomendasi pengusulan mengikuti orasi dari PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara; c. menyampaikan Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, Jurnal LAN, atau Jurnal Organisasi Profesi yang memuat KTI; d. menyampaikan bukti tertulis telah menghadiri orasi paling sedikit 2 (dua) kali; e. mempunyai nomor induk Widyaiswara nasional; dan f. terdaftar sebagai anggota Organisasi Profesi. (3) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu menyusun naskah orasi mengacu pada KTI yang telah dipublikasikan dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (4) Naskah orasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar penulisan ilmiah dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta Orasi Ilmiah. (5) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, LAN menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai jadwal pelaksanaan orasi kepada PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah asal Widyaiswara.

Pasal 14

LAN dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada PPK atau PyB instansi pengusul terhadap Widyaiswara Ahli Utama yang belum melaksanakan Orasi Ilmiah.

BAB Kedua

Sidang Tertutup

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Standar kualifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala LAN.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang ORASI ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20