PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN MANFAAT PELATIHAN KERJA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. 2. Peserta Program JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran. 3. Penerima Manfaat JKP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Peserta yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat JKP. 4. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di INDONESIA mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah INDONESIA. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 6. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah. 7. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 8. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh kuasa pengguna anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerima Manfaat yang mengajukan manfaat JKP berhak atas manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Manfaat setelah memenuhi persyaratan Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan pertama menjadi tanggal acuan pengajuan manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima. (4) Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima diajukan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Manfaat uang tunai bulan keenam diajukan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP dan paling lambat akhir bulan keenam.

Pasal 4

Dalam hal Penerima Manfaat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), manfaat uang tunai tidak dapat dibayarkan.

Pasal 5

(1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat uang tunai berdasarkan pengajuan dari Peserta. (2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan pertama dengan memenuhi persyaratan: a. Pengusaha atau Peserta telah memberitahukan pemutusan hubungan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan b. Peserta telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan melampirkan surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali dan nomor rekening bank yang masih aktif atas nama Peserta. (3) Penerima Manfaat mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima setiap bulannya dengan memenuhi persyaratan: a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan kelima, melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan b. telah melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja sebagaimana terdapat di dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan hasil asesmen diri yang tercantum pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerima Manfaat harus memenuhi persyaratan: a. belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) bulan atau bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan; dan/atau b. memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran bagi Penerima Manfaat yang mengambil manfaat Pelatihan Kerja. (5) Penerima Manfaat mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan keenam dengan memenuhi persyaratan: a. telah mengajukan pembayaran manfaat uang tunai bulan keenam melalui akun yang diperoleh saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan; dan b. menyampaikan bukti belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau pengisian formulir status kebekerjaan.

Pasal 6

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat uang tunai atas pengajuan yang telah terverifikasi dan tervalidasi, melalui rekening Penerima Manfaat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP. (3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahu Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan dan mengajukan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring atau luring.

Pasal 7

(1) Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi pemutusan hubungan kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai Peserta. (2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah membayar manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran. (3) Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta. (4) Dalam hal Pengusaha telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada BPJS Ketenagakerjaan. (5) Pengusaha mengajukan permintaan penggantian manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pengusaha membayar hak Peserta. (6) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

PEMBAYARAN MANFAAT PELATIHAN KERJA

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja, meliputi: a. Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah; b. Lembaga Pelatihan Kerja milik swasta; dan c. Lembaga Pelatihan Kerja perusahaan (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Lembaga Pelatihan Kerja dan perjanjian kerja sama sebagai mitra penyelenggara program JKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Lembaga Pelatihan Kerja yang telah di tetapkan sebagai mitra penyelenggara program JKP oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak menyelenggarakan Pelatihan Kerja. (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Lembaga Pelatihan Kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 2 (dua) hari sejak Pelatihan Kerja selesai dilaksanakan. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. daftar Peserta penerima pelatihan; b. rincian waktu dan catatan transaksi kegiatan pelatihan; c. pemenuhan presensi Peserta pelatihan; dan d. bukti pembayaran iuran bulan terakhir BPJS Ketenagakerjaan. (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelatihan Kerja juga menyampaikan kuitansi tagihan. (4) Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan untuk Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah. (5) Kuitansi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) berbentuk dokumen elektronik.

Pasal 11

(1) BPJS Ketenagakerjaan menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja yang telah dikonsolidasi dan diverifikasi oleh Kementerian secara lengkap dan benar. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan dan tagihan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pelatihan yang dilakukan atas rekomendasi Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja; dan b. Penerima Manfaat Pelatihan Kerja yang memenuhi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran. (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan tagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat permintaan pembayaran manfaat Pelatihan Kerja; dan b. SPTJM. (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tanggal 1 (satu) dan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. (5) Surat permintaan pembayaran manfaat Pelatihan Kerja dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Dokumen penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen elektronik.

Pasal 12

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan penagihan biaya Pelatihan Kerja kepada Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan tagihan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tagihan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. (3) Dalam hal hasil verifikasi dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menginformasikan kepada Kementerian secara daring atau luring. (4) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian melengkapi dan menyerahkan kembali dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai tanggal pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penagihan biaya Pelatihan Kerja berikutnya.

Pasal 13

(1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat Pelatihan Kerja berdasarkan biaya satuan dan jumlah Peserta. (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Peserta. (3) Biaya Pelatihan Kerja ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) termasuk perhitungan kewajiban pajak. (2) Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang PEMBAYARAN MANFAAT UANG TUNAI DAN MANFAAT PELATIHAN KERJA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18