PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2021 tentang TATA NASKAH DINAS DAN KLASIFIKASI ARSIP BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 6 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3. Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. 4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 5. Dokumen adalah semua tulisan/pernyataan terdokumentasi yang memuat ketentuan, petunjuk umum/khusus, prosedur, instruksi dan referensi, yang dibuat sebelum pelaksanaan proses-proses/kegiatan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses- proses/kegiatan dan media pendukungnya. 6. Pejabat Penandatangan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 7. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 9. Kode adalah tanda pengenal masalah dari klasifikasi arsip untuk menyimpan dokumen ke tempat penyimpanannya. 10. Klasifikasi adalah pengelompokkan naskah berdasarkan isi masalah, pokok masalah atau perihal yang terkandung didalamnya. 11. Kode Klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk huruf, angka atau gabungan huruf dan angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak dokumen di tempat penyimpanan.

BAB Kedua

Naskah Dinas Arahan

Pasal 5

Koreksi

Naskah Dinas arahan terdiri atas: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan; dan c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 6

Koreksi

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. peraturan perundang-undangan; b. instruksi; c. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; dan d. surat edaran.

Pasal 7

Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terdiri atas kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa peraturan perundang-undangan, serta bentuk rancangan peraturan perundang-undangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Instruksi merupakan Naskah Dinas pengaturan yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Susunan dan bentuk instruksi terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. batang tubuh; dan d. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) Standar operasional prosedur administasi pemerintahan merupakan standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Standar operasional prosedur administasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Lembaga yang mengatur hal terkait internal Badan yang berlaku untuk seluruh unit kerja; dan b. Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Unit Kerja yang mengatur hal terkait internal unit kerja yang hanya berlaku di unit kerja tersebut. (3) Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama. (4) Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja, atau Kepala Balai Diklat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk standar operasional prosedur administasi pemerintahan diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 11

(1) Surat edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan, dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Utama atau Deputi yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran.

Pasal 12

(1) Susunan dan bentuk surat edaran terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

BAB 1

Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 6

Koreksi

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. peraturan perundang-undangan; b. instruksi; c. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; dan d. surat edaran.

Pasal 7

Koreksi

Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terdiri atas kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa peraturan perundang-undangan, serta bentuk rancangan peraturan perundang-undangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Instruksi merupakan Naskah Dinas pengaturan yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Susunan dan bentuk instruksi terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. batang tubuh; dan d. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) Standar operasional prosedur administasi pemerintahan merupakan standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Standar operasional prosedur administasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Lembaga yang mengatur hal terkait internal Badan yang berlaku untuk seluruh unit kerja; dan b. Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Unit Kerja yang mengatur hal terkait internal unit kerja yang hanya berlaku di unit kerja tersebut. (3) Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama. (4) Standar Operasional Prosedur administasi pemerintahan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja, atau Kepala Balai Diklat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk standar operasional prosedur administasi pemerintahan diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 11

(1) Surat edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan, dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Utama atau Deputi yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran.

Pasal 12

(1) Susunan dan bentuk surat edaran terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 13

(1) Naskah dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN dan menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Badan atau pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang.

Pasal 14

(1) Susunan dan Bentuk Keputusan terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. diktum; d. batang tubuh; dan e. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

BAB Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 20

Koreksi

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Pasal 21

Koreksi

Naskah Dinas Korespondensi internal meliputi: a. nota dinas; b. surat undangan internal; c. memorandum; dan d. disposisi.

Pasal 22

(1) Nota dinas merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. (3) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 23

Dalam penyusunan Nota Dinas memperhatikan hal sebagai berikut: a. nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan b. paling sedikit harus mencantumkan nomor, Kode Klasifikasi dan tahun.

Pasal 24

(1) Susunan dan Bentuk Nota Dinas terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

(1) Surat undangan internal merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Badan yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri acara kedinasan tertentu, antara lain dan tidak terbatas pada pelantikan pegawai, upacara, dan pertemuan. (2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 26

(3) Susunan dan bentuk surat undangan internal terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 27

(1) Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pejabat yang berwenang minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 28

(1) Susunan dan bentuk memorandum terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

(1) Disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan baik struktural maupun fungsional dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan suatu surat. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis perintah/instruksinya pada surat. (3) Disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan Arsip. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

BAB 1

Naskah Dinas Korespondensi Internal

Pasal 21

Koreksi

Naskah Dinas Korespondensi internal meliputi: a. nota dinas; b. surat undangan internal; c. memorandum; dan d. disposisi.

Pasal 22

Koreksi

(1) Nota dinas merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. (3) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 23

Dalam penyusunan Nota Dinas memperhatikan hal sebagai berikut: a. nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan b. paling sedikit harus mencantumkan nomor, Kode Klasifikasi dan tahun.

Pasal 24

(1) Susunan dan Bentuk Nota Dinas terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

(1) Surat undangan internal merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Badan yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri acara kedinasan tertentu, antara lain dan tidak terbatas pada pelantikan pegawai, upacara, dan pertemuan. (2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 26

(3) Susunan dan bentuk surat undangan internal terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 27

(1) Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pejabat yang berwenang minimal kepala unit kerja dan/atau balai pendidikan dan pelatihan berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 28

(1) Susunan dan bentuk memorandum terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

(1) Disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan baik struktural maupun fungsional dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan suatu surat. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis perintah/instruksinya pada surat. (3) Disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan Arsip. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 30

Naskah Dinas korespondensi eksternal meliputi: a. surat dinas; dan b. surat undangan eksternal.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2021 tentang TATA NASKAH DINAS DAN KLASIFIKASI ARSIP BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 30

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 8

BAB 8

BAB Kelima