KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

KEPPRES Nomor 84 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Pasal 3

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; c. Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Bagian Pertama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran

Pasal 4

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 5 …

Pasal 5

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan perencanaan anggaran rutin dan pembangunan, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembinaan penyaluran dana perimbangan, pembinaan pengelolaan kekayaan negara, pembinaan perbendaharaan dan kas negara serta evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan pembahasan rencana anggaran rutin dan pembangunan, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. penelaahan dan penilaian keserasian antara rencana anggaran dan kegiatan dengan pelaksanaannya di daerah; c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; d. pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; e. pelaksanaan revisi rencana anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan; g. pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak; h. pembinaan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; i. pengawasan kewenangan perbendaharaan (ordononansering) dan bendaharawan umum (komptabel) yang dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan pelaksanaan verifikasi oleh Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran; j. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 7

Di Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 8 …

Pasal 8

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang. (2) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian, dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 9

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 10

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 11

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menyelenggarakan fungsi: a. pengujian .. a. pengujian terhadap permintaan pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan perbendaharaan; b. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan; c. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara; f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri; i. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; j. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan; k. pelaksanaan administrasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pasal 13

Di satu atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan beban kerja.

Pasal 14

(1) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. (2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dapat membawahkan Unit Pembantu Kas.

Pasal 15

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagian …

Pasal 16

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 17

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksana-kan verifikasi kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum serta penatausahaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. verifikasi Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara beserta lampirannya; b. verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendaharawan umum pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; c. verifikasi terhadap pertanggungjawaban pembayaran pensiun oleh PT. TASPEN dan PT. ASABRI; d. pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran negara (P6/P7) per Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; e. pembuatan laporan realisasi pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT. TASPEN dan PT. ASABRI; f. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; g. pelaksanaan administrasi Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 19

Di satu Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan beban kerja. Pasal 20 …

Pasal 20

Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 21

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB Kedua

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Pasal 10

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 11

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharawan umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menyelenggarakan fungsi: a. pengujian .. a. pengujian terhadap permintaan pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan perbendaharaan; b. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan; c. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara; f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri; i. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; j. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan; k. pelaksanaan administrasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pasal 13

Di satu atau beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan beban kerja.

Pasal 14

(1) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. (2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dapat membawahkan Unit Pembantu Kas.

Pasal 15

Organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagian …