KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah suatu forum konsultasi di tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

DPOD berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 8

Koreksi

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, kebijakan otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan tugas DPOD.

Pasal 9

Koreksi

(1) Sekretariat DPOD membawahi: a. Bidang Otonomi Daerah; b. Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; (2) Anggota Bidang Otonomi Daerah terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Instansi terkait. (3) Anggota Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan (3), ditetapkan oleh Ketua DPOD.

Pasal 10

(1) Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah serta bahan pengkajian tentang kemampuan Daerah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu. (2) Bidang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan kebijakan mengenai perimbangan keuangan Pusat dan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

(1) Sekretaris DPOD dijabat oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah pada Departemen Dalam Negeri. (2) Wakil Sekretaris DPOD dijabat oleh Sekretaris Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah. (3) Kepala Bidang Otonomi Daerah dijabat oleh Deputi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah. (4) Kepala Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dijabat oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

Pasal 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPOD dibentuk Tim Teknis Sekretariat. (2) Anggota Tim Teknis Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur terkait yang dipimpin secara fungsional oleh Direktur Pemerintahan Daerah pada Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Daerah Departemen Dalam Negeri. (3) Anggota Sekretariar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPOD.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18