KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

KEPPRES Nomor 15 Tahun 1984

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 2

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Koreksi

Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari Pemerintah an Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 15

Koreksi

Tugas pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelengga rakan sebagaian tugas umum pemerintahan dan pembangun an di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 16

Departemen Luar Negeri terdiri dari : 1. Menteri; 2. Sekretariat Jenderal; 3. Inspektorat Jenderal; 4. Direktorat Jenderal Politik; 5. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri; 6. Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri; 7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri; 9. Sekretariat Nasional ASEAN; 10. Pusat.

Pasal 17

Sekretariat Jenderal terdiri dari : 1. Biro Perencanaan; 2. Biro Kepegawaian; 3. Biro Keuangan; 4. Biro Perlengkapan; 5. Biro Organisasi; 6. Biro Umum.

Pasal 18

Inspektorat Jenderal terdiri dari : 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektur Kepegawaian; 3. Inspektur Keuangan; 4. Inspektur Perlengkapan; 5. Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 19

Direktorat Jenderal Politik terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Asia Pasifik; 3. Direktorat Eropa; 4. Direktorat Amerika; 5. Direktorat Afrika dan Timur Tengah; 6. Direktorat Organisasi Internasional; 7. Direktorat Perjanjian Internasional.

Pasal 20

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral; 3. Direktorat Hubungan Ekonomi Antar Negara Berkembang; 4. Direktorat Hubungan Perdagangan Internasional; 5. Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan; 6. Direktorat Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi.

Pasal 21

Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Hubungan Sosial Budaya; 3. Direktorat Pengamanan dan Pembinaan Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri; 4. Direktorat Penerangan Luar Negeri; 5. Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Pasal 22

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Protokol; 3. Direktorat Konsuler; 4. Direktorat Fasilitas Diplomatik.

Pasal 23

Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri terdiri dari : 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri; 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri; 4. Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 24

Sekretariat Nasional ASEAN, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal terdiri dari : 1. Biro Umum ASEAN; 2. Biro Ekonomi ASEAN; 3. Biro Sosial Budaya ASEAN; 4. Biro Pengembangan dan Analisis ASEAN.

Pasal 25

Pusat terdiri dari : 1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai; 2. Pusat Komunikasi.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB II

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII

BAB XVIII

BAB XIX

BAB XX

BAB XXI

BAB XXII