KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat Jenderal Dewan energi Nasional terdiri dari : a. Biro Umum b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

Pasal 4

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan energi Nasional dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

Pasal 5

Susunan organisasi Biro Umum terdiri dari : a. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan b. Bagian Hukum dan Kepegawaian, yang terdiri dari Subbagian Hukum dan Subbagian Kepegawaian dan Organisasi c. Bagian Rumah Tangga yang terdiri dari Subbagian Perlengkapan, Subbagian Urusan Dalam, dan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 6

Biro Fasilitasi energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan- bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Pasal 7

Susunan organisasi Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan terdiri dari : a. Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi dan Subbagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi b. Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Nasional dan Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional c. Bagian Hubungan Kamasyarakatan dan Persidangan yang terdiri dari Subbagian Dokumentasi, Subbagian Keprotokolan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 8

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawsan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Pasal 9

Susunan organisasi Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi terdiri dari : a. Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi, yang terdiri dari Subbagian Identifikasi Krisis Energi dan Subbagian Fasilitasi Perumusan Penanggulangan b. Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Pengawasan Penyediaan Energi dan Subbagian Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Energi.

Pasal 10

(1) Dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dapat ditetapkan Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.