KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984 tentang DEWAN RISET NASIONAL

KEPPRES Nomor 1 Tahun 1984

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dewan Riset Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat DRN, adalah sutau wadah koordinasi non struktural yang mempersiapkan perumusan program utama nasional di bidang riset dan teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan Organisasi DRN terdiri atas: a. Ketua:Menteri Negara Riset dan Teknologi; b. Wakil Ketua : Dijabat secara bergilir di antara Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dalam koordinasi Menteri Negara Riset dan tekno logi atau Kepala Badan Penelitian dan Pegembangan Departemen, yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua DRN; c. Sekretaris : Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Koordinasi Perumus dan Evaluasi Kebijaksanaan dan Program Utama Nasional Riset dan Teknologi; d. Anggota : Wakil-wakil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perguruan Tinggi, dan para Ilmuwan lainnya yang dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan; (2) Anggota DRN dibagi dalam Kelompok-kelompok Kerja.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin DRN sesuai dengan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua mempunyai fungsi: a. MENETAPKAN rencana kerja DRN dalam rangka penyusunan program utama nasional di bidang riset dan teknologi; b. MENETAPKAN pedoman pelaksanaan penyiapan perumusan program utama nasional di bidang riset dan teknologi; c. menyelenggarakan dan membina kerjasama dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok DRN sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Kelompok- kelompok Kerja DRN.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wakil Ketua mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan atau antar Kelompok Kerja DRN dalam rangka pelaksanaan tugas mereka masing-masing; b. menyelenggarakan dan membina kerjasama dengan Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi dan Swasta; c. melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 9

Sekretaris memimpin Sekretariat dan bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRN.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretaris mempunyai fungsi: a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja DRN, serta penyusunan laporan berkala; b. menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua dan Kelompok-kelompok kerja; c. melaksanakan kegiatan lain atas petunjuk Ketua DRN.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menggunakan staf dan kelengkapan kerja Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Koordinasi Perumus dan Evaluasi Kebijaksanaan dan Program Utama Nasional Riset dan Teknologi.

Pasal 12

Kelompok Kerja mempunyai tugas: a. mengumpulkan bahan, mengolah dan mempersiapkan perumusan Program Utama Nasional Bidang Riset dan Teknologi dalam ruang lingkup permasalahan yang telah ditetapkan bagi masing-masing kelompok; b. melakukan pengamatan dan pengkajian secara terus menerus terhadap pelaksanaan program-program tersebut.

Pasal 13

Kelompok Kerja terdiri dari: a. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi Bidang Kebutuhan Dasar Manusia (Kelompok I); b. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi Bidang Sumber Alam dan Energi (Kelompok II); c. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi Bidang Industrialisasi (Kelompok III); d. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi Bidang Pertahanan Keamanan (Kelompok IV); e. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi, Budaya dan Falsafah (Kelompok V).

Pasal 14

Masing-masing Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua selaku Koordinator sehari-hari kegiatan Kelompok Kerja tersebut.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok dibantu oleh Wakil Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok, dan Anggota-anggota Kelompok. (2) Apabila dipandang perlu, di dalam Kelompok Kerja dapat dibentuk Sub-sub Kelompok Kerja yang pembentukannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua DRN.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984 tentang DEWAN RISET NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21