39 peraturan
Koleksi ini menghimpun 39 Ketetapan MPR yang tersedia di Pasal.id. Gunakan filter tahun dan status untuk mempersempit hasil, lalu buka setiap peraturan untuk melihat struktur pasal, status hukum, dan dokumen sumber.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-1999 Tahun 2004 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor viii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri Tahun 2000
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mpr-2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mpr-2000 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV-MPR-2000 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mpr-1999 Tahun 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-timur
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-1999 Tahun 1999 tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang HAK ASASI MANUSIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvi-mpr-1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xv-mpr-1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;pengaturan,pembagian,dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan;serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xiv-mpr-1998 Tahun 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Iii/mpr/1998 Tentang Pemilihan Umum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xi-mpr-1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor x-mpr-1998 Tahun 1998 tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor viii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan mpr Ri No Iv/mpr/1983 Tentang Reperendum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan mpr Ri Nomor I/mpr/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib mpr Ri
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-1983 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-1983 Tahun 1983 tentang Pemilihan Umum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II-MPR-1983 Tahun 1983 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor ii-mpr-1983 Tahun 1983 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-1978 Tahun 1978 tentang Pemilihan Umum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mpr-1978 Tahun 1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-1978 Tahun 1978 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-1978 Tahun 1978 tentang Keudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Antar Lembaga Lembaga Tertinggi Negara
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor ii-mpr-1978 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (ekaprasetia Pancakarsa)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor x-mpr-1973 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Pada Presiden Atau Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-1973 Tahun 1973 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor mprxxiv-mprs-1966 Tahun 1966 tentang Kebijakan dalam Bidang Pertahanan Keamanan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mprs-1965 Tahun 1965 tentang Amanat Politik Presiden/pemimpin Besar Revolusi/mandataris Mprs yang Berjudul Berdikari" Sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mprs-1965 Tahun 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mprs-1963 Tahun 1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan pembangunan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mprs-1963 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden republik Indonesia Seumur Hidup
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor ii-mprs-1960 Tahun 1960 tentang GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor i-mprs-1960 Tahun 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara