Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama
Kembali ke Jelajahi

Ketetapan MPR (TAP_MPR)

39 peraturan

TAP_MPR Nomor iv-mpr-1999 Tahun 2004

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-1999 Tahun 2004 tentang GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999-2004

Berlaku

TAP_MPR Nomor viii-mpr-2000 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor viii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI TAHUN 2000

Berlaku

TAP_MPR Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

TAP_MPR Nomor vi-mpr-2000 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

TAP_MPR Nomor v-mpr-2000 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Berlaku

TAP_MPR Nomor IV-MPR-2000 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV-MPR-2000 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah

Berlaku

TAP_MPR Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 tentang REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM OENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Berlaku

TAP_MPR Nomor iii-mpr-2000 Tahun 2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berlaku

TAP_MPR Nomor v-mpr-1999 Tahun 1999

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mpr-1999 Tahun 1999 tentang PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR-TIMUR

Berlaku

TAP_MPR Nomor iv-mpr-1999 Tahun 1999

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-1999 Tahun 1999 tentang GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 2004

Berlaku

TAP_MPR Nomor xvii-mpr-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang HAK ASASI MANUSIA

Berlaku

TAP_MPR Nomor XVI-MPR-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Berlaku

TAP_MPR Nomor xvi-mpr-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvi-mpr-1998 Tahun 1998 tentang POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI

Berlaku

TAP_MPR Nomor xv-mpr-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xv-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH;PENGATURAN,PEMBAGIAN,DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA NASIONAL YANG BERKEADILAN;SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

Berlaku

TAP_MPR Nomor xiv-mpr-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xiv-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1998 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Berlaku

TAP_MPR Nomor XI-MPR-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Berlaku

TAP_MPR Nomor xi-mpr-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xi-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Berlaku

TAP_MPR Nomor X-MPR-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

Berlaku

TAP_MPR Nomor x-mpr-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor x-mpr-1998 Tahun 1998 tentang POKOK POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA

Berlaku

TAP_MPR Nomor viii-mpr-1998 Tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor viii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KETETAPAN MPR RI NO IV/MPR/1983 TENTANG REPERENDUM

Berlaku