TAP_MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAP_MPR Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Jati diri Tentara Nasional INDONESIA (1) Tentara Nasional INDONESIA merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara. (2) Tentara Nasional INDONESIA berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. (3) Tentara Nasional INDONESIA wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 2

BAB II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Koreksi

Peran Kepolisian Negara Republik INDONESIA (1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7

Koreksi

Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik INDONESIA (1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. (2) Kepolisian Negara Republik INDONESIA berada di bawah PRESIDEN. (3) Kepolisian Negara Republik INDONESIA dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8

Lembaga Kepolisian Nasional (1) PRESIDEN dalam MENETAPKAN arah kebijakan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dibantu oleh lembaga kepolisian nasional. (2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh PRESIDEN yang diatur dengan UNDANG-UNDANG. (3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada PRESIDEN dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik INDONESIA (1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik INDONESIA memberikan bantuan kepada Tentara Nasional INDONESIA, yang diatur dalam UNDANG-UNDANG. (2) Kepolisian Negara Republik INDONESIA turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization - Interpol. (3) Kepolisian Negara Republik INDONESIA membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. 4 / 6

Pasal 10

Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam Penyelenggaraan Negara (1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12