Pasal 1
Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah disusun sebagai berikut:
I.
Latar Belakang II.
Permasalahan III.
Rekomendasi IV.
Penutup
TAP_MPR
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 tentang REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM OENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
TAP_MPR Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.