UU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi

UU Nomor 23 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Psikologi adalah ilmu tentang proses mental yang diungkapkan, diekspresikan, dan ditampilkan dalam bentuk perilaku di berbagai bidang kehidupan manusia berdasarkan metode ilmiah dengan berbasis fakta. 2. Pendidikan . .) -J- 2. Pendidikan Psikologi adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Psikologi. 3. Layanan Psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik Psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai Psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis. 4. Standar Layanan adalah kriteria yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan dan acuan penilaian kualitas layanan untuk mewujudkan Layanan Psikologi secara profesional. 5. Sertifikat Profesi Psikolog yang selanjutnya disebut Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan pemenuhan kompetensi di bidang Psikologi yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi. 6. Registrasi adalah pencatatan resmi bagi Psikolog yang telah memiliki Sertifikat Profesi. 7. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Psikolog yang telah diregistrasi. 8. Surat lzin Layanan Psikologi yang selanjutnya disingkat SILP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada Psikolog untuk memberikan Layanan Psikologi. 9. Psikolog. . . PRESTDEN 9. Psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi Psikologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat. 10. Klien adalah individu, kelompok atau komunitas, dan/atau lembaga atau organisasi yang menerima Layanan Psikologi. 1 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB IV

REGISTRASI DAN IZIN

Article 15

Correction

(1) Setiap lulusan pendidikan profesi mendapatkan STR. (21 STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi. (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan pendidikan profesi: a. program profesi; b. program spesialis; dan/atau c. program subspesialis. (41 STR program spesialis dan program subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi bekerja sama dengan asosiasi profesi Psikologi bidang keilmuan atau rumpun layanan. (s) srR... (5) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Psikolog setelah mendapatkan Sertifikat Profesi. (6) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Article 16

STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku apabila: a. Psikolog meninggal dunia; b. dicabut atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; atau c. dicabut atas permintaan sendiri. (1) (2) (3) (4)

Article 17

Setiap Psikolog yang menjalankan Layanan Psikologi wajib memiliki SILP. SILP diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. SILP program profesi untuk pertama kali diberikan setelah Psikolog menyelesaikan program profesi dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang. SILP program spesialis atau program subspesialis untuk pertama kali diberikan setelah Psikolog menyelesaikan program spesialis atau program subspesialis dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.

Article 18

-t2-

Article 18

(1) SILP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang dengan syarat Psikolog: a. memiliki STR yang masih berlaku; dan b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan Psikologi. (2) Perpanjangan atas SILP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya. (3) SILP yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 19

( 1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan melalui asesmen terhadap Psikolog berdasarkan: a. pengembangan kompetensi profesi berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Psikolog; b. keaktifan dalam menjalankan layanan profesi Psikolog; c. kepatuhan etik; d. keaktifan melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan e. kesehatan jasmani dan rohani. SK No 152l ll A (21 Asesmen . (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi dengan melibatkan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di INDONESIA, dan asosiasi atau ikatan bidang keilmuan serta rumpun layanan.

Article 20

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Article 21

SILP sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 tidak berlaku apabila: a. habis masa berlakunya; b. Psikolog meninggal dunia; c. dicabut atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; atau d. dicabut atas permintaan sendiri. Pasal22 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan STR, serta penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan SILP diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. SK No 152ll2 A

Article 23

Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan pemberian STR dan pemberian rekomendasi untuk perpanjangan SILP. Pasal24 Ketentuan mengenai regiStrasi dan rzin praktik bagi Psikolog yang memberikan Layanan Psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Article 25

(1) Psikolog yang menjalankan Layanan Psikologi tidak sesuai dengan jenis Layanan Psikologi pada STR dan SILP atau tidak memiliki SILP dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; b. pencabutan SILP; danf atau c. pencabutan STR. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. SK No 152l 13 A

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Article 51

Correction

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku: a. Psikolog yang telah memiliki surat tanda registrasi yang diterbitkan sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini dinyatakan berlaku seumur hidup. b. Psikolog yang telah memiliki surat izin praktik yang diterbitkan sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini tetap dapat menjalankan Layanan Psikologi sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini diundangkan. C Psikolog C Psikolog yang telah memiliki surat rzin praktik yang diterbitkan sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini harus menyesuaikan perpanjangan surat rzin praktik sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG ini paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 52

(1) Program magister Psikologi profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini paling lama 2 (dua) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (21 Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program magister Psikologi profesi harus menyelenggarakan pendidikan profesi Psikologi sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 53

(1) Psikolog yang telah memberikan Layanan Psikologi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini dapat melakukan penyetaraan sebagai Psikolog spesialis melalui rekognisi pembelaj aran lampau pada program spesialis yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan UNDANG-UNDANG ini. (2) Psikolog yang telah memberikan Layanan Psikologi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG ini yang telah melakukan penyetaraan sebagai Psikolog spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyetaraan sebagai Psikolog subspesialis melalui rekognisi pembelajaran lampau pada program subspesialis yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan UNDANG-UNDANG ini. (3) Ketentuan . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Article 54

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi profesi himpunan Psikologi dan organisasi profesi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

BAB III

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 23

Article 23

Article 25

BAB V

BAB V

BAB VI

Article 46

BAB VII

Article 48

BAB VIII

BAB VIII

Article 49

Article 50

BAB IX

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

BAB X

Article 55

Article 56

Article 57