UU

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang VETERAN REPUBLIK INDONESIA

UU Nomor 15 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini, yang dimaksud dengan: 1. Veteran Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, atau warga negara INDONESIA yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 2. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah INDONESIA (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 3. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 4. Veteran Perdamaian Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 5. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah INDONESIA (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 6. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 7. Veteran Anumerta Perdamaian Republik INDONESIA adalah warga negara INDONESIA yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 8. Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh PRESIDEN kepada warga yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia. 9. Tunjangan Veteran Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Tunjangan Veteran adalah tunjangan yang merupakan penghargaan dan penghormatan negara. 10. Dana Kehormatan Veteran Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Dana Kehormatan adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara. 11. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan Hukum. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB III

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN VETERAN

Article 6

Correction

Tanda Kehomatan Veteran Republik INDONESIA dapat diberikan kepada Warga Negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, atau Warga Negara yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

Article 7

Correction

(1) Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA diberikan berdasarkan peristiwa keveteranan. (2) Ketentuan mengenai peristiwa keveteranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Article 8

(1) Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA diberikan oleh PRESIDEN. (2) Pemberian Tanda Kehormatan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Menteri dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PRESIDEN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 9

(1) Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali. (2) Tanda Kehormatan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Warga Negara yang berperan secara aktif dalam peristiwa keveteranan lainnya.

Article 10

Veteran Republik INDONESIA yang berjasa dalam suatu peristiwa yang luar biasa dapat diberi bintang kehormatan dan/atau bintang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi Warga Negara yang: a. membantu musuh Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. tidak setia dan mengkhianati dasar negara Pancasila; c. dipidana penjara atau kurungan 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau d. melakukan perbuatan tercela.

BAB IV

HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Article 12

Correction

(1) Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA berhak mendapatkan: a. Tunjangan Veteran; b. Dana Kehormatan; c. pemakaman di taman makam pahlawan; dan d. hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (2) Veteran Perdamaian Republik INDONESIA berhak mendapatkan: a. pemakaman di taman makam pahlawan; dan b. hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (3) Veteran Anumerta berhak mendapatkan pemakaman di taman makam pahlawan. (4) Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan hak protokoler. (5) Ketentuan mengenai Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (6) Ketentuan mengenai pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Article 13

(1) Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA, Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA, dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA diberi tunjangan janda, duda, atau yatim-piatu. (2) Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA diberi Dana Kehormatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan janda, duda, atau yatim- piatu dan Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 14

(1) Veteran Republik INDONESIA yang menderita cacat dalam peristiwa keveteranan diberi santunan dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA yang menderita cacat dalam peristiwa keveteranan, selain diberi Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, juga diberikan santunan dan tunjangan cacat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai santunan dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 15

(1) Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA yang meninggal dunia dan mempunyai bintang gerilya berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. (2) Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik INDONESIA, dan Veteran Perdamaian Republik INDONESIA yang meninggal dunia serta Veteran Anumerta Republik INDONESIA berhak dimakamkan di taman makam pahlawan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman Veteran Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

BAB X

Article 25

Article 26

Article 27