PP

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TAHAPAN TATA CARA, PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PP Nomor 8 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 14. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 15. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 17. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB 1

Penyusunan Rancangan Awal

Article 17

Correction

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD. (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. (6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Article 18

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah. (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya. (3) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi. (4) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar- Rencana Pembangunan Kecamatan.

Article 19

(1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

Article 20

(1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain. (2) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 21

(1) Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi. (2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Article 29

Correction

(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan pemerintah daerah; b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Article 30

Correction

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Article 31

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 32

(1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diolah melalui proses: a. analisis daerah; b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; c. perumusan masalah pembangunan daerah; d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Article 40

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. analisis isu-isu strategis; d. visi dan misi daerah; e. arah kebijakan; dan f. kaidah pelaksanaan. (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. analisis isu-isu strategis; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; i. penetapan indikator kinerja daerah; dan j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup : a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan SKPD; c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan g. penutup.

Article 41

(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD. (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda. (3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. (4) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.

Article 42

(1) Tata cara koordinasi antarkabupaten/kota di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh gubernur. (2) Tata cara koordinasi antarprovinsi di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Article 43

Correction

(1) Menteri melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. (2) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. (3) Bupati/walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Article 44

Correction

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pengendalian terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Article 45

(1) Pengendalian oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Article 46

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. (3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Article 47

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah.

Article 48

(1) Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Article 49

Gubernur, bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Article 50

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. terjadi perubahan yang mendasar; atau c. merugikan kepentingan nasional. (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Article 51

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Article 52

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat. (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD. (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TAHAPAN TATA CARA, PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB 1

Article 5

Article 6

BAB 2

Article 6

Article 7

BAB 3

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 4

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 4

Article 15

Article 16

BAB Keempat

Article 17

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 2

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 3

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 4

Article 23

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB V

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 40

Article 41

Article 42