Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang JENIS DA...

Article 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari: a. jasa pelatihan fungsional b. jasa pendidikan tinggi; c. jasa sertifikasi; d. jasa di bidang perdagangan berjangka komoditi; e. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; f. dendaadministratif; g. jasa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; h, jasa pelayanan pada Kantor Dag,ang dan Ekonomi INDONESIA di luar negeri; i, penerimaan dari kegiatan hasil penyelenggaraan promosi dagang; dan j. jasa pemeriksaan produk halal. (21 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Article 1

Article 3

Correction

(U Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) humf g dan huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. l2l Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Correction

(U Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf a berupa jasa pelatihan fungsional kemetrologian dengan model pembelajaran blended l.eaming tidak termasuk biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya konsumsi. 12) Biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya konsumsi, sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Correction

(1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf c berlaku untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah. (2)Tarif ... SK No 172138A (21 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan sebesar RpO,OO (nol rupiah) atau O% (nol persen) dari tarif Jasa Sertifrkasi ssfagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini; dan b. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk usaha menengah dapat ditetapkan sebesar 70olo (tujuh puluh persen) dari tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Kriteria skala usaha mikro, kecil, dan menengah sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Correction

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dikhususkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta diberlakukan untuk personil. l2l Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sslagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan di Iuar kantor Kementerian Perdagangan tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, biaya transportasi, biaya visa, biaya asuransi pedalanan dan/atau biaya tes kesehatan. (3) Biaya akomodasi, uang harian, biaya transportasi, biaya visa, biaya asuransi perjalanan dan/atau biaya tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7... SK No 172137A PRESTDEN K INDONESIA

Article 7

Correction

(1) Dalam hal jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifrkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk usaha besar tidak disediakan atau disediakan sebagian oleh pihak pemberi layanan yang berasal dari luar pemerintah, jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifikasi dapat diberikan oleh pemerintah, dengan tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini. (21 Kriteria skala usaha besar sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 8

Correction

Dalam hal tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang berasal dari bagian pemerintah, besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar persentase yang diatur dalam kontrak kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan pihak ketiga dalam pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang.

Article 9

Correction

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemeriksaan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif pemeriksaan produk halaI.

Article 10

Correction

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak kementerian/ lembaga yang dipungut oleh Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA berupa jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perdagangan. (2) Jenis... iE:ItFIffiN K INDONES (21 Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian/ lembaga yang bersangkutan.

Article 11

Correction

(1) Dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dapat ditetapkan sampai dengan RpO,OO (nol rupiah) atau OYo (nol persen). (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Article 12

Correction

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan wajib disetor ke kas negara.

Article 13

Correction

Dalam hal penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i belum mencantumkan bagian pemerintah dalam Persentase tertentu pada kontrak kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan pihak ketiga yang telah ditandatangani sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama. Pasal 14... SK No 172135A BLIK INDONESIA

Article 14

Correction

(1) Sertifikat produk untuk usaha besar yang telah terbit dan masih berlaku, dilakukan layanan sertifikasi produk berupa asesmen, pengambilan contoh, sertifikasi, dan pemantauan mutu dengan tarif atas jenis sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat. (21 Pelayanan jasa sertifikasi produk usaha besar yang masih dalam proses pemberian layanan sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, tetap dilakukan pemrosesan dengan tarif mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. (3) Sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.

Article 15

Correction

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan kmbaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 16

Correction

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar 8- Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. orang mengetahuinya, memerintahkan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan dalam Lembaran Negara nepublik Ditetapkan di Jakarta pada tansgal 11 Olctober 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO W]DODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal lL Oktober 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, rtd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 133 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARI,AT NEGARA g Perundang-undangan dan istrasi Hukum, Djaman EEltrtrtiilIflitrtlilEl|] PENJEI.ASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN I, UMUM Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perdagangan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Kementerian Perdagangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3l Tahun 2Ol7 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan dengan PERATURAN PEMERINTAH. II. PASAL DEMI PASAL

Article 1

Correction

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tarif dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi. pelayanan kepada Pasal 2... BUK TNDONESIA

Article 2

Correction

Cukup jelas.

Article 3

Correction

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/ atau standar biaya dalam dagang. promosl

Article 4

Correction

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan' antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Article 5

Correction

Cukup jelas.

Article 6

Correction

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SK No 172130A Pasal 7... TITil'I\TT*TA -.i-

Article 7

Correction

Ayat (1) Dalam hal layanan jasa sertifikasi disediakan sebagian oleh pihak pemberi layanan berasal dari luar pemerintah, layanan jasa seftifikasi diajukan ke Kementerian Perdagangan oleh lembaga sertifikasi di luar pemerintah tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.

Article 8

Correction

Cukup jelas.

Article 9

Correction

Cukup jelas.

Article 10

Correction

Cukup jelas.

Article 11

Correction

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, Layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan RpO,00 (nol rupiah) atau Oolo (nol persen) antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa layanan jasa sertilikasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan layanan jasa pendidikan tinggi untuk mahasiswa yang berprestasi akademik, mahasiswa kurang mampu, dan mahasiswa terkena bencana alam. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12. . . :litJTT'I[liflIItrrIT;FTN

Article 12

Correction

Cukup jelas.

Article 13

Correction

Cukup jelas.

Article 14

Correction

Cukup jelas.

Article 15

Correction

Cukup jelas.

Article 16

Correction

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6894 REPUBL]K TNDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERIAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAruAN TARIF (Rupiah) per orang per hari 472.OOO,OO per orang per hari 101.000,oo per orang 205.000,00 per orang per semester 5.10O.OOO,OO per orang per SKS 250.OOO,OO per orang per SKS 250.O0O,OO I JASA PEI,ATIHAN KEMETROLOGIAN FUNGSIONAL A. Model Pembelajaran Blended Leamin4 iB Model Pembelajaran FVllg Online Learning il. JASA PENDIDIKAN TINGGI A. Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa B. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan C. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Semester Akhir 1. Program Diploma Semester VI) m (Pasca 2. Program Diploma Semester VIII) ry (Pasca D. Biaya. . . B -2 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK SATUAN TARIF (Rupiah) D. Biaya Perkuliahan Pasca Sidang Tugas Akl:ir per orang 150.OOO,OO E. Biaya Pendek Semester per orang per SKS per orang per semester 24O.O0O,OO F. Biaya Cuti Akademik 150.000,00 G. Biaya Wisuda per or€rng 8OO.O0O,OO H. Biaya Uji Kompetensi per orang per skema 150.o00,oo JASA SERTIFIKASI A. Sertilikasi Produk 1. Badan Usaha Dalam Negeri a) Pendaftaran per pengajuan 500.000,00 b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahasn per perusahaan 1.OOO.O0O,OO c) Asesmen Sistem Manajemen dan Proses Produksi per orang per hari 1.750.000,00 d) Asesmen Proses Produksi per orang per hari 1.300.ooo,oo e) Pengambilan Contoh per orang per hari 900.ooo,oo 0 Itujian Sertifikasi Re-sertifikasi Awal/ per penrsahaan 4.600.000,00 500.000,00 per perusahaan d Kajian Sertilikasi Survailen h) Kajian. . . JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK h) Kajian Sertilikasi Tipe I i) PenerbitanSertifikat SATUAN TARIF {Rupiah) per perusahaan 5OO.0OO,OO per sertilikat 100.000,00 per produk 3.200.000,00 i) Pemantauan Mutu Produk Pelanggan Sertifikasi k) Paket Penambahan Ruang Lingkup (1 paket maksimum 3 merek) per paket 2. Badan Usaha Asing di Luar Negeri a) Pendaftaran per pengajuan b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan per perusahaan c) Asesmen Sistem Manajemen dan Proses Produksi per orang per hari d) Asesmen Proses Produksi per orang per hari 5OO.0oO,OO 1.O00.ooo,oo 2.OOO.OOO,OO 3.500.000,00 3.OOO.OOO,O0 e) Pengambilan Contoh per orang per hari f) Kajian Sertifikasi Awal/Re- sertifikasi per perusahaan d Kajian Sertifikasi Survailen per perusahaan h) Kajian Sertilikasi Tipe I per perusahaan i) PenerbitanSertifikat per sertifikat 2.500.00o,00 18.OOO.OOO,OO 1.650.OOO,00 1.5OO.OO0,OO 200.ooo,oo Pemantauan Mutu Produk Pelanggan Sertifikasi i) per prduk 12.000.000,00 k) Paket. . . SK No 172187A JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK k) Paket Penambahan Ruang Lingkup (1 paket maksimum 3 merek) SATUAN TAzuF (Rupiah) per paket 2.750.OOO,O0 B. Sertilikasi Sistem Manajemen Mutu 1. Badan Usaha Dalam Negeri a) Pendaftaran b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan c) Asesmen Sistem Mutu Perusahaan dan Pelaporan Hasil Asesmen d) Asesmen Perusahaan Sistem Mutu per pengajuan 1.OOO.000,OO per ruang lingkup 1.000.ooo,oo per orang per hari 1.750.000,00 per orang per hari 1.3OO.OOO,OO per perusahaan 2.500.ooo,oo e) Evaluasi Komite Teknis f) PenerbitanSertifikat per sertifikat 1.5OO.0OO,00 per 2.750.OOO,OO pengajuan per ruang lingkqp 3.300.ooo,oo per orang per hari 1.750.000,00 per orang per hari 1.300.000,00 2. Badan Usaha Asing di Luar Negeri a) Pendaftaran b) Audit Kecukupan Dokumen Sistem Mutu Perusahaan c) Asesmen Sistem Mutu Perusahaan dan Pelaporan Hasil Asesmen Asesmen Perusahaan d) Sistem Mutu e) Evaluasi... JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) e) Evaluasi Komite Teknis per perusahaan 6.600.000,00 f) PenerbitanSertifikat per sertifikat 1.650.OOO,OO c Sertifrkasi Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 1. Permohonan sertifikasi a) Asesmen b) Asesmen Ulang c) Survailen d) Penambahan ruang lingkup 2. Pelaksanaan Asesmen per 5.OOO.OOO,OO per permohonan per per per orang per hari per kegiatan 5.ooo.ooo,o0 5.OOO.OOO,OO 5.OOO.OOO,OO 3.500.000,00 3. Asesmen Penilaian kmbaga/Instansi 4. Survailen Penilaian Lembaga/Instansi D Sertifrkasi Personil 1. Pendaftaran 2. Uji Kompetensi Petugas Pengambilan Contoh (PPC) a) Uji Kompetensi Tingkat I 20,000.000,00 per kegiatan per orang per komoditi per orang 5.OOO.OOO,00 250.000,00 7OO.OOO,O0 b) Uji Kompetensi Tingkat II per komoditi per orang 950.000,00 c)Uji. . . SK No 172185A JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK SATUAN c) Uji Kompetensi Tingkat III per komoditi Per orang TARIF (Rupiah) 1.2O0.OOO,OO 3. Penambahan Ruang Lingkup per komoditi per orang 150.000,00 4, Uji Kompetensi Tenaga Penguji Laboratorium a) Uji Kompetensi Tingkat I b) Uji Kompetensi Tingkat II c) Uji Kompetensi Tingkat III d) Uji Kompetensi Tingkat IV 5. Uji Kompetensi Perantara Perdagangan Properti a) Uji Kompetensi Tingkat I b) Uji Kompetensi Tingkat II 6. Uji Kompetensi Tenaga Jasa Survey Komoditas Perdagangan per orang per orang per orang per orang per orang per orang per orang 7OO.0OO,Oo 950.OOO,OO 1.200.ooo,oo 1.5OO.OOO,OO 7OO.0OO,O0 950.0O0,00 a) Uji Kompetensi Tingkat I 700.000,00 b) Uji Kompetensi Tingkat II per orang 95O.OOO,00 c) Uji Kompetensi Tingkat III per orEmg 7 . Kajian Sertifikasi Personil per orang 8. Penerbitan Sertilikat per sertifikat 9. Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemetrologian a) Juru Ukur, Takar, dan Timbang per orang 1.200.000,0o 20o.0oo,oo 150.OOO,OO 1.2OO.OOO,OO SK No 172184A b) Reparatir . . . JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK SATUAN TARIF (Rupiah) b) Reparatir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan per orang t.600.oo0,oo c) Teknisi Metrologi Legal per orang 3.OO0.OOO,OO 10. Paket Sertilikasi Personel per paket 8.500.ooo,oo v JASA DI BIDANG BERJANGKA KOMODIfi PERDAGANGAN A. Pemberian Pelayanan Sertifrkasi Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka: 1. Perseorangan pef permohonan l.0oo.oo0,oo 2. Perusahaan per 2.500.000,00 B Pemberian Persetqiuan Kepada Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan per pemohon 5.0oo.o0o,oo C. Pemberian Pelayanan untuk Persetujuan kepada Pialang Bedangka Dalam Negeri untuk Menyalurkan Amanat Nasabah Dalam Negeri ke Bursa Berjangka Luar Negeri per 1.OOO.OO0,OO D Pelayanan Ujian dalam Rangka Sertifikasi bagi Wakit Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka per 500.ooo,oo E lzin Usaha di Komoditi bidang Berjangka L. lzin Usaha Bursa Berjangka 20.000.000,0o per 2.lnn . . . I 8 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK 2, lzin Usaha Berjangka Lembaga Kliring 3. Izin Usaha Pialang Berjangka 4. lzin Usaha Penasihat Berjangka 5, lzin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka F lnn Wakil di Komoditi Bidang Berjangka SATUAN TAzuF (Rupiah) per permohonan 2O.OOO.OOO,OO per 10.000.000,00 per permohonan 10.o0o.o00,00 per 1O.O0O.0OO,OO per permohonan 5OO.OOO,OO l. lan Wakil Pialang Berjangka 2. lzrn Wakil Penasihat Berjangka 3. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka G Pembukaen Kantor Cabang Pialang Berjangka H Persetqiuan Bursa Berjangka daiam Rangka Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontral< Derivatif Lainnya Berdasarkan Subyek Komoditi per permohonan 5OO.0OO,O0 per permohonan per p€f 500.ooo,oo 7.500.000,00 5.000.000,oo L Persetqiuan Bursa Berjangka dalam Rangka Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Subyek Komoditi per permohonan 5.O0O.OOO,OO J Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka dalam Rangka Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi per 5.OOO.0O0,OO K. Persetujuan. . . EIT-FFIFFN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAK SATUAN TARIF (Rupiah) K. Persetqiuan Peserta Perdagangan Altematif Sistem per lO.OOO.OOO,OO L. Persetqiuan Penyelenggara Perdagangan Alternatif Sistem per M. Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi per N Persetqjuan Pengelola Tempat Penyimpanan Pasar Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi per o Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi per permohonan P. Persetr4iuan kepada Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka per l5.OOO.OOO,OO 15.000.O00,00 1O.0OO.OOO,OO 10.ooo.0o0,oo 5.OO0.O00,OO v JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI per hari 600.000,00 perJam 100.000,00 per hari 90o.ooo,oo 150.000,00 perjam A. Fasilitas Ruangan 1. Ruang Kelas a) Ruang Kelas Kapasitas 20 orang (8 jam per hari) b) Tambahan Biaya Ruang Kelas Kapasitas 20 orang c) Ruang Kelas Kapasitas 30 orang (8 jam per hari) d) Tambahan Biaya Ruang Kelas Kapasitas 30 orang 2. Ruang. . . BUK INDONESIA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) 2. Ruang Serba Guna a) Ruang Serba Guna Kapasitas 75 orang (6 jam per hari) per hari i.ooo.oo0,00 b) Tambahan Biaya Ruang Serba Guna Kapasitas 75 orang perjam 300.ooo,oo c) Ruang Serba Guna Kapasitas 150 orang (6 jam per hari! per hari 3.000.000,00 d) Tambahan Biaya Ruang Serba Guna Kapasitas 150 orang per jam 30o.o0o,oo e) Ruang Serba Guna Kapasitas 5OO orang (6 jam per hari) per hari 6.O00.ooo,oo f) Tambahan Biaya Ruang Serba Guna Kapasitas 5OO orang per Jam 500.o00,00 B. Asrama 1. Kamar Asrama Kapasitas 2 orang per orang per hari 150.OOO,OO 2. Kamar Asrama Kapasitas 3 orang per orang per hari 100.ooo,oo 3. Kamar Asrama Kapasitas 4 orang per orang per hari 75.00O,O0 C. Kendaraan 1 Bis kapasitas 20 - 25 orang (Penggunaan Dalam Kota) per hari per hari I.OOO.OOO,00 2.5OO.0OO,OO 2. Bis kapasitas 20 - 25 orang (Penggunaan Luar Kota) D Tempat Uji Kompetensi Kemetrologian 1. Instalasi JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) 1. Instalasi Pengujian per instalasi per hari 1.O0O.O0O,00 2. Nat Kemetrologian per alat per hari 2OO.O0O,O0 E Fasilitas Sarana dan Prasarana Tera/Tera Ulang per paket per kegiatan 1.000.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO W]DODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan strasi Hukum, s Djaman

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16