PP

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

PP Nomor 30 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. 2. Statuta UNAIR adalah peraturan dasar pengelolaan UNAIR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAIR. 3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan MENETAPKAN kebijakan umum UNAIR. 4. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR. 5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNAIR untuk dan atas nama MWA. 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. 8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu. 9. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi. 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing. 12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR. 14. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Article 12

Correction

(1) UNAIR melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana, dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. (3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. (5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan oleh UNAIR sampai program magister terapan atau program doktor terapan. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas dan/atau Sekolah pascasarjana. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penggabungan, penutupan, dan pengubahan nama Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 13

(1) UNAIR dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa, alumni, dan anggota masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, jasa, inovasi, dan pengabdian kepada UNAIR, bangsa, dan negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 14

(1) UNAIR berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada seseorang, baik warga negara INDONESIA maupun warga negara dari negara lain, yang telah membuktikan dan memberikan jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam keilmuan atau perintis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. (2) Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) diberikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 15

(1) UNAIR dapat mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk: a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperkaya pembelajaran dan khazanah ilmu pengetahuan; b. memajukan UNAIR serta meningkatkan daya saing dan peradaban bangsa; c. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional; d. mendorong masyarakat INDONESIA menjadi masyarakat berpengetahuan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id e. meningkatkan kemandirian, kemajuan, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh UNAIR maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) UNAIR berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNAIR. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 16

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan UNAIR. (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran sivitas akademika. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB Kesatu

Pendidikan

Article 12

Correction

(1) UNAIR melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana, dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. (3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. (5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan oleh UNAIR sampai program magister terapan atau program doktor terapan. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas dan/atau Sekolah pascasarjana. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penggabungan, penutupan, dan pengubahan nama Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 13

(1) UNAIR dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa, alumni, dan anggota masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, jasa, inovasi, dan pengabdian kepada UNAIR, bangsa, dan negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Article 14

(1) UNAIR berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada seseorang, baik warga negara INDONESIA maupun warga negara dari negara lain, yang telah membuktikan dan memberikan jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam keilmuan atau perintis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. (2) Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) diberikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Article 17

Correction

Organ UNAIR terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. MWA; b. Rektor; dan c. SA.

Article 18

Correction

(1) MWA merupakan organ UNAIR yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum. (2) Anggota MWA berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas: a. Menteri; b. Rektor; c. 6 (enam) orang dari unsur SA; d. 1 (satu) orang dari unsur Dosen; e. 1 (satu) orang dari unsur tenaga kependidikan; dan f. 11 (sebelas) orang dari unsur masyarakat. (3) Menteri sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA. (4) Anggota MWA yang mewakili SA diusulkan oleh SA. (5) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan tenaga kependidikan diusulkan oleh Rektor. (6) Jumlah anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat lebih besar dari unsur non masyarakat. (7) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat diusulkan oleh Rektor berdasarkan hasil penjaringan dan seleksi. (8) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, susunan, dan tata cara pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan MWA.

Article 19

(1) MWA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MWA. (2) Ketua MWA dibantu oleh seorang sekretaris untuk kelancaran tugas operasional. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Ketua MWA dapat membentuk KA untuk kelancaran tugasnya. (4) Ketua MWA tidak dapat dipilih dari Menteri, Rektor, dan ketua SA. (5) Masa jabatan ketua MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Article 20

Anggota MWA harus memenuhi persyaratan umum: a. warga negara INDONESIA; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat mental dan jasmani; d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan UNAIR; e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral; f. mempunyai visi, wawasan, dan minat pengembangan terhadap UNAIR; g. peduli dan memahami pendidikan nasional; h. bukan anggota partai politik; dan i. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Article 21

(1) Anggota MWA yang mewakili unsur SA harus dipilih dari anggota SA yang tidak sedang menduduki jabatan wakil Rektor dan Dekan. (2) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen harus memenuhi persyaratan khusus: a. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala; b. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR; c. tidak pernah melanggar etika akademik dan aturan berperilaku; d. bukan anggota SA atau Rektor/wakil Rektor; dan e. tidak sedang studi lanjut. (3) Anggota MWA yang mewakili unsur tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan khusus: a. memiliki pangkat paling rendah Pembina (golongan IV/a); b. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi intern; c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR; www.djpp.kemenkumham.go.id d. tidak pernah melanggar aturan berperilaku; dan e. tidak sedang studi lanjut. (4) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat harus memenuhi persyaratan khusus: a. memiliki akses dan jejaring luas; b. memiliki pengalaman luas dalam organisasi dan kegiatan sosial; dan c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR. (5) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat yang berasal dari Mahasiswa harus masih berstatus sebagai Mahasiswa UNAIR.

Article 22

(1) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota MWA dari unsur SA ditetapkan oleh SA. (2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota MWA dari unsur masyarakat dilakukan dengan penjaringan dan seleksi oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor. (3) Anggota MWA dari unsur masyarakat yang berasal dari Mahasiswa diwakili oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNAIR.

Article 23

(1) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari UNAIR. (2) Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota MWA ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan MWA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota dan/atau ketua MWA diatur dalam Peraturan MWA.

Article 24

(1) MWA memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan umum atas penyelenggaraan UNAIR; b. mengesahkan usulan perubahan Statuta UNAIR; c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan; d. menugasi SA untuk melakukan seleksi calon Rektor; e. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Rektor; f. mengangkat dan memberhentikan pimpinan dan anggota KA; www.djpp.kemenkumham.go.id g. mengesahkan keanggotaan SA; h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja UNAIR; i. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Rektor, SA, dan KA; j. bersama dengan Rektor menyusun laporan tahunan UNAIR yang disampaikan kepada Menteri; k. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan UNAIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. menyelesaikan persoalan UNAIR, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ UNAIR lain sesuai kewenangan masing-masing. (2) Dalam hal penyelesaian persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak dapat diselesaikan oleh MWA, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri.

Article 25

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh hak suara. (2) Dalam hal Rektor diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, wajib mendapat pertimbangan SA dan persetujuan dari Menteri.

Article 26

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi MWA berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, otonomi, dan demokratis. (2) MWA membentuk KA untuk membantu pelaksanaan tugasnya. (3) Persidangan MWA berdasarkan atas asas musyawarah dan mufakat. (4) Sidang MWA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali per semester dan dipimpin oleh ketua MWA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan tata cara persidangan diatur dalam Peraturan MWA.

Article 27

(1) Anggota MWA diberhentikan apabila: a. habis masa jabatannya selaku anggota MWA; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; www.djpp.kemenkumham.go.id d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen; dan/atau e. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MWA dari: a. unsur SA diberhentikan apabila: 1) status keanggotaannya di SA berakhir; 2) menjadi wakil Rektor atau Dekan; atau 3) sedang studi lanjut. b. unsur Dosen diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai Dosen di UNAIR atau sedang studi lanjut. c. unsur tenaga kependidikan diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai tenaga kependidikan di UNAIR atau sedang studi lanjut. d. unsur masyarakat diberhentikan apabila tidak menunjukkan komitmen dan kinerja sebagai anggota.

Article 28

(1) Rektor merupakan organ UNAIR yang menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi dan bertanggung jawab kepada MWA. (2) Rektor dalam menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi membuat kebijakan pelaksanaan.

Article 29

(1) Rektor merupakan pemimpin UNAIR dalam penyelenggaraan universitas yang dibantu oleh wakil Rektor. (2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Article 30

Calon Rektor dan calon wakil Rektor harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berstatus sebagai Dosen tetap pegawai negeri sipil; www.djpp.kemenkumham.go.id c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditetapkan; d. sehat mental dan jasmani untuk menjalankan jabatan; e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik; f. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih, dan visioner; g. memahami visi, misi, dan tujuan UNAIR; h. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan; i. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas; j. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di UNAIR; k. tidak sedang studi lanjut; dan l. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

BAB Kedua

Majelis Wali Amanat

Article 18

Correction

(1) MWA merupakan organ UNAIR yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum. (2) Anggota MWA berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas: a. Menteri; b. Rektor; c. 6 (enam) orang dari unsur SA; d. 1 (satu) orang dari unsur Dosen; e. 1 (satu) orang dari unsur tenaga kependidikan; dan f. 11 (sebelas) orang dari unsur masyarakat. (3) Menteri sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA. (4) Anggota MWA yang mewakili SA diusulkan oleh SA. (5) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan tenaga kependidikan diusulkan oleh Rektor. (6) Jumlah anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat lebih besar dari unsur non masyarakat. (7) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat diusulkan oleh Rektor berdasarkan hasil penjaringan dan seleksi. (8) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, susunan, dan tata cara pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan MWA.

Article 19

(1) MWA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MWA. (2) Ketua MWA dibantu oleh seorang sekretaris untuk kelancaran tugas operasional. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Ketua MWA dapat membentuk KA untuk kelancaran tugasnya. (4) Ketua MWA tidak dapat dipilih dari Menteri, Rektor, dan ketua SA. (5) Masa jabatan ketua MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Article 20

Anggota MWA harus memenuhi persyaratan umum: a. warga negara INDONESIA; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat mental dan jasmani; d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan UNAIR; e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral; f. mempunyai visi, wawasan, dan minat pengembangan terhadap UNAIR; g. peduli dan memahami pendidikan nasional; h. bukan anggota partai politik; dan i. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Article 21

(1) Anggota MWA yang mewakili unsur SA harus dipilih dari anggota SA yang tidak sedang menduduki jabatan wakil Rektor dan Dekan. (2) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen harus memenuhi persyaratan khusus: a. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala; b. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR; c. tidak pernah melanggar etika akademik dan aturan berperilaku; d. bukan anggota SA atau Rektor/wakil Rektor; dan e. tidak sedang studi lanjut. (3) Anggota MWA yang mewakili unsur tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan khusus: a. memiliki pangkat paling rendah Pembina (golongan IV/a); b. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi intern; c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR; www.djpp.kemenkumham.go.id d. tidak pernah melanggar aturan berperilaku; dan e. tidak sedang studi lanjut. (4) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat harus memenuhi persyaratan khusus: a. memiliki akses dan jejaring luas; b. memiliki pengalaman luas dalam organisasi dan kegiatan sosial; dan c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR. (5) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat yang berasal dari Mahasiswa harus masih berstatus sebagai Mahasiswa UNAIR.

Article 22

(1) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota MWA dari unsur SA ditetapkan oleh SA. (2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota MWA dari unsur masyarakat dilakukan dengan penjaringan dan seleksi oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor. (3) Anggota MWA dari unsur masyarakat yang berasal dari Mahasiswa diwakili oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNAIR.

Article 23

(1) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari UNAIR. (2) Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota MWA ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan MWA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota dan/atau ketua MWA diatur dalam Peraturan MWA.

Article 24

(1) MWA memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan umum atas penyelenggaraan UNAIR; b. mengesahkan usulan perubahan Statuta UNAIR; c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan; d. menugasi SA untuk melakukan seleksi calon Rektor; e. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Rektor; f. mengangkat dan memberhentikan pimpinan dan anggota KA; www.djpp.kemenkumham.go.id g. mengesahkan keanggotaan SA; h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja UNAIR; i. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Rektor, SA, dan KA; j. bersama dengan Rektor menyusun laporan tahunan UNAIR yang disampaikan kepada Menteri; k. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan UNAIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. menyelesaikan persoalan UNAIR, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ UNAIR lain sesuai kewenangan masing-masing. (2) Dalam hal penyelesaian persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak dapat diselesaikan oleh MWA, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri.

Article 25

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh hak suara. (2) Dalam hal Rektor diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, wajib mendapat pertimbangan SA dan persetujuan dari Menteri.

Article 26

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi MWA berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, otonomi, dan demokratis. (2) MWA membentuk KA untuk membantu pelaksanaan tugasnya. (3) Persidangan MWA berdasarkan atas asas musyawarah dan mufakat. (4) Sidang MWA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali per semester dan dipimpin oleh ketua MWA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan tata cara persidangan diatur dalam Peraturan MWA.

Article 27

(1) Anggota MWA diberhentikan apabila: a. habis masa jabatannya selaku anggota MWA; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; www.djpp.kemenkumham.go.id d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen; dan/atau e. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MWA dari: a. unsur SA diberhentikan apabila: 1) status keanggotaannya di SA berakhir; 2) menjadi wakil Rektor atau Dekan; atau 3) sedang studi lanjut. b. unsur Dosen diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai Dosen di UNAIR atau sedang studi lanjut. c. unsur tenaga kependidikan diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai tenaga kependidikan di UNAIR atau sedang studi lanjut. d. unsur masyarakat diberhentikan apabila tidak menunjukkan komitmen dan kinerja sebagai anggota.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh

BAB Kesebelas

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima