PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

PERPRES Nomor 120 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. 2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 5. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. 6. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 9. Pemerintah . . . _2_ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB IV

PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

Article 17

Correction

(1) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21huruf c harus memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l2l Selain memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana dan prasarana harus memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Article 18

Correction

(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tqiuan pembelajaran. (21 Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bahan pembelajaran; b. alat pembelajaran; dan c. perlengkapan. Pasal 19. . .

Article 19

Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (21huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Article 20

Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (21huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.

Article 21

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di Sekolah Rakyat. PasaJ22 (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Sekolah Rakyat. (21 Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lahan; b. bangunan; dan c. ruang. (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk prasarana lain yang mendukung pelaksanaan fungsi Sekolah Rakyat. (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Article 23

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 22 termasuk sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis digital. (21 Dalam rangka mendukung pembelajaran berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dukungan infrastruktur digital, penyediaan internet, dan/ atau sistem manajemen digital. Pasa124 . . .

Article 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan sarana dan prasarErna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 25

(1) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 dilakukan oleh: a. Menteri; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan/ atau d. Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemenuhan dukungan infrastruktur digital dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Kementerian bersama kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

BAB VI

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

BAB IX

Article 33

BAB X

Article 34