PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANA UMUM ENERGI NASIONAL

PERPRES Nomor 1 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN, adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi www.djpp.kemenkumham.go.id tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. 2. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUED-P, adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN. 3. Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUED-Kab/Kota, adalah kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pengelolaan energi tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUED-P yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-P. 4. Kebijakan Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

Article 6

Correction

(1) Pemerintah menyusun rancangan RUEN berdasarkan KEN. (2) Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan mengikutsertakan pemerintah daerah, serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.

Article 7

Correction

Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat: a. kondisi energi nasional saat ini dan kondisi energi nasional di masa mendatang; b. penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan c. kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

Article 8

Penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Article 9

(1) Dalam menyusun rancangan RUEN, Menteri membentuk Tim Penyusunan Rancangan RUEN. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Susunan Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (3) Ketua Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Pejabat Eselon I di Kementerian. (4) Sekretaris Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian. (5) Anggota Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari wakil kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait. (6) Tim Penyusunan Rancangan RUEN bertugas melakukan pembahasan rancangan RUEN yang telah disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian secara komprehensif dan lintas sektoral.

Article 10

(1) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) bertugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan RUEN. (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun rancangan RUEN mengikutsertakan pemerintah daerah.

Article 11

(1) Tim Penyusunan Rancangan RUEN dalam membahas rancangan RUEN memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. asosiasi yang terkait di bidang energi; b. perguruan tinggi; dan c. anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi.

Article 12

(1) Tim Penyusunan Rancangan RUEN menyampaikan rancangan RUEN kepada Menteri. (2) Menteri menyampaikan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Energi Nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua Dewan Energi Nasional.

Article 13

(1) Dalam hal Dewan Energi Nasional terdapat perbedaan pendapat dan/atau ada masukan atas rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka Dewan Energi Nasional melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian. (2) Rancangan RUEN hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua Dewan Energi Nasional.

Article 14

Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan Dewan Energi Nasional.

Article 15

(1) RUEN ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah KEN ditetapkan. (2) RUEN dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan KEN.

BAB Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

Article 9

Correction

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan Dewan Energi Nasional.

Article 15

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Article 16

Correction

(1) Pemerintah provinsi menyusun rancangan RUED-P dengan mengacu pada RUEN. (2) Penyusunan rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan: a. Pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id b. pemerintah kabupaten/kota; dan c. pemangku kepentingan. (3) Rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kondisi energi saat ini dan di masa mendatang; b. penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan c. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi. (4) Penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (5) RUED-P ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Article 17

(1) RUED-P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan. (2) RUED-P dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.

Article 18

(1) Pemerintah kabupaten/kota menyusun rancangan RUED-Kab/Kota dengan mengacu pada RUEN dan RUED-P. (2) Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan: a. pemerintah provinsi; dan b. pemangku kepentingan. (3) Rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kondisi energi saat ini dan di masa mendatang; www.djpp.kemenkumham.go.id b. penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan c. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi. (4) Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (5) RUED-Kab/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Article 19

(1) RUED-Kab/Kota ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUED-P ditetapkan. (2) RUED-Kab/Kota dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUED-P.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANA UMUM ENERGI NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB III

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23