Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang KODE ETIK AUDITOR DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efisiensi, efektivitas, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah. 2. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi. 3. Auditi adalah orang dan/atau unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi yang diaudit oleh auditor. 4. Kode etik auditor adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. 5. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Maksud ditetapkannya kode etik auditor adalah sebagai pedoman bagi para auditor untuk memberikan arah profesi, menegakkan kebenaran, serta memelihara kepribadian dan tingkah laku.

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus taat kepada prinsip- prinsip audit sebagai berikut: 1. Integritas Auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. 2. Kompetensi Auditor memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. 3. Obyektivitas Auditor menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan profesional dalam melaksanakan tugas. 4. Independensi Auditor menjunjung tinggi independensi dalam melaksanakan tugas, dan tidak terpengaruh, baik oleh tuntutan maupun oleh kepentingan pihak manapun. 5. Kerahasiaan Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menjaga perilaku sebagai berikut: 1. mentaati aturan organisasi APIP dan aturan yang berlaku di Kementerian Riset dan Teknologi serta menjunjung tinggi tujuan organisasi; 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; 3. dalam melaksanakan profesi sebagai auditor harus tertanam rasa percaya diri yang tinggi yang berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam

Sesama auditor dalam pelaksanaan tugasnya wajib: 1. menggalang kerja sama yang sehat; 2. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan; 3. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib: 1. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya; 2. mampu menciptakan iklim dan menjalin kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa; 3. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan 4. bersikap independen dalam pelaksanaan pemeriksaan.

(1) Untuk menegakkan kode etik dan melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para auditor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Majelis Kode Etik Auditor. (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh auditor terhadap kode etik disampaikan kepada Majelis Kode Etik. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, auditor dilarang: 1. menyalahgunakan kewenangannya sebagai auditor; 2. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum; 3. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas; 4. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merusak nama pihak yang diperiksa maupun Kementerian, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan 5. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pemeriksaan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2012 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, GUSTI MUHAMMAD HATTA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN