PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

PERMEN Nomor 7 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB 4

Pengusulan Remisi Karena Keterlambatan Administrasi

Article 27A

(1) Dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 13, namun dalam periode waktu pemberian Remisi belum dapat diusulkan, Remisi dapat diusulkan secara susulan. (2) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15. (3) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan untuk memperoleh Remisi pertama kali. (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas hanya untuk Remisi umum dan/atau Remisi khusus sebesar Remisi tahun pertama. 15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Article 93

Correction

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen: a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan; f. salinan register F dari Kepala LPKA; g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan. (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. (4) Bagi Anak warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsuler; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah INDONESIA; b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol INDONESIA. (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 45. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

BAB 4

Article 27A

BAB 4

Article 27A

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 35A

Article 36

Article 37

Article 38

Article 45

Article 46

Article 49

Article 61

Article 66

Article 70

Article 79

Article 80

Article 83

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 93

Article 105

Article 115

Article 118

Article 137

Article 139

Article 140

Article 141

Article 141A

Article 142

Article 143

Article II