PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERMEN Nomor 8 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Article 8

Correction

( 1 ) Setiap pimpinan dan pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. ( 2 ) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui: a. pengembangan Budaya Sadar Risiko; b. struktur Manajemen Risiko; c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Article 9

Correction

( 1 ) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi Kementerian Koordinator. ( 2 ) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. ( 3 ) Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisaasi, meliputi: a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko; c. penghargaan terhadap UPR yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Article 10

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Komite Manajemen Risiko; b. UPR; c. Sekretariat Komite Manajemen Risiko; dan d. Inspektorat. (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab struktur Manajemen Risiko sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Article 11

( 1 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tahapan: a. komunikasi dan konsultasi; b. penetapan konteks; c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko; d. penanganan Risiko; e. pemantauan dan reviu; dan f. pencatatan dan pelaporan. ( 2 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap UPR. ( 3 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. ( 4 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan dalam: a. manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal; b. budaya organisasi; dan c. proses bisnis organisasi. ( 5 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13