Peraturan Menteri Nomor p-36-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 4. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. 5. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 6. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. 7. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. 8. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi adalah rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang disusun oleh gubernur. 9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 10. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKPRN adalah Badan yang bersifat ad-hoc dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas PRESIDEN dalam koordinasi penataan ruang nasional. 11. Substansi kehutanan adalah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkut paut dengan kehutanan. 12. Konsultasi adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan substansi kehutanan. 13. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. 14. Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap rencana/usulan perubahan kawasan hutan. 15. Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri unsur Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. 16. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas melakukan penyiapan bahan Tim Terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi. 17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 18. Kriteria adalah ukuran yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat. 19. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. 20. Kompetensi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukan oleh kemampuannya untuk konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai dalam suatu pekerjaan spesifik. 21. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang planologi kehutanan. 23. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. keanggotaan, tugas Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan dalam rangka penelitian perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial melalui tukar menukar kawasan hutan; b. keanggotaan dan tugas Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial; dan c. keanggotaan, tugas dan pelaksanaan Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi.

(1) Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. (2) Wakil dari lembaga/instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Golongan III/b atau sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun di bidang kerjanya dan memiliki latar belakang bidang ilmu dan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian terpadu. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh anggota tim wakil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA atau anggota tim lain yang telah dikonsultasikan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. (4) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan. (5) Bidang ilmu dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang: a. biofisik; b. sosial, ekonomi dan budaya; dan c. hukum dan kelembagaan.

Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitian perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a anggotanya berasal dari unsur: a. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan; c. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup; d. Pemerintah daerah; dan e. Lembaga/instansi terkait lainnya.

Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b anggotanya berasal dari unsur: a. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan; c. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup; d. Pemerintah daerah; dan e. Lembaga/instansi terkait lainnya.

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri. (2) Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diusulkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

(1) Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bekerja sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan laporan hasil penelitian disampaikan kepada Menteri. (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk memberikan penjelasan dan melengkapi laporan tambahan dalam proses penetapan perubahan kawasan hutan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka: a. Tim Terpadu yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku; b. hasil penelitian terpadu dalam rangka penelitian terhadap usulan perubahan kawasan hutan yang belum disampaikan kepada Menteri, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini dinyatakan mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1615/Kpts-VII/2001 tentang Pembentukan Tim Terpadu untuk Pengkajian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Berkaitan dengan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8637/Kpts-VII/2002; dan b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan peraturan pelaksanaannya; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.