Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik. 2. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan- satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, dan/atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari lainnya yang sah. 3. Pembinaan Materiil adalah pengelolaan/penggunaan Barang Milik Negara yang mencakup segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan Materiil yang akan dan/atau sudah dimiliki/digunakan oleh Kemhan dan TNI. 4. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi azasi. 5. Kelaikan Materiil adalah wujud penerapan hakikat laik pada jenis komoditi militer hasil pengadaan, pemeliharaan maupun mobilisasi sehingga Materiil tersebut dapat dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancangan fungsi azasi dalam jangka waktu tertentu. 6. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan, pengujian, atau penilaian kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Materiil terhadap peraturan atau persyaratan yang berlaku baik melalui dokumen maupun secara fisik. 7. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi Materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir. 8. Penanggung Jawab Materiil adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pembinaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. 9. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan, pembekalan, perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. 10.Pembina Teknis Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan Pembinaan fungsi teknis dan rekomendasi teknis Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. 11.Pengguna Materiil adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI. 12.Unit Pelaksana Pemeliharaan adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan di lingkungan Kemhan dan TNI. 13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 14. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 15.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. 16.Unit Organisasi Angkatan adalah Unit Organisasi Angkatan Darat, Unit Organisasi Angkatan Laut, dan Unit Organisasi Angkatan Udara.

(1) Maksud dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan, dan melaksanakan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini agar diperoleh keseragaman dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pembinaan , pola penyelenggaraan, tataran kewenangan, dan tanggung jawab.

Untuk melaksanakan Pembinaan Pemeliharaan Materiil, perlu adanya: a. sistem; b. tingkat; dan c. fungsi.

Pola penyelenggaraan pemeliharaan Materiil didasarkan pada aspek: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun: a. berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat mengenai kekuatan dan kondisi Materiil, kebutuhan operasional, yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan baik perencanaan jangka pendek, sedang, maupun panjang; dan b. secara terpusat, menjangkau jauh ke depan sesuai rencana strategis, diawali dengan perencanaan pada tingkat unit terkecil sampai pada tingkat penentu kebijakan pemeliharaan secara terpadu, serasi, dan seimbang.

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun berdasarkan: a. kemampuan menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan dan perubahan situasi serta kondisi yang terjadi; dan b. unsur pelaksana fungsi pemeliharaan diberi ruang gerak sesuai batas kemampuan dan kewenangan teknis.

Pelaksanaan penyelenggaran Pemeliharaan Materiilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan spesifikasi, kondisi, jenis, dan tingkat kerusakan Materiil.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemeliharaan Materiil berfungsi: a. pemeliharaan pencegahan; b. pemeriksaan; dan c. penentuan kondisi dan klasifikasi.

Pemeliharaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menjadi tanggung jawab setiap pengguna Materiil baik secara individu maupun hubungan satuan, meliputi: a. pemeliharaan harian, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan Pengguna Materiil terdiri atas: 1. pemeliharaan sebelum pemakaian; 2. pemeliharaan selama pemakaian; dan 3. pemeliharaan setelah pemakaian. b. pemeliharaan berkala, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada setiap Materiil.

Pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kondisi Materiil ditinjau dari aspek kesiapan operasional maupun aspek kesiapan teknis terdiri atas: a. pemeriksaan komando; dan b. pemeriksaan teknis.

(1) Pemeriksaan komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan yang tidak bersifat teknis, dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Materiil. (2) Pemeriksaan komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemeliharaan di satuan, daya guna Materiil, penyimpanan Materiil dan kesiapan Materiil dihadapkan kepada pelaksanaan tugas satuan.

(1) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan yang bersifat teknis, dilaksanakan oleh Pembina Teknis Materiil. (2) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui keadaan teknis Materiil dalam rangka penentuan kondisi, klasifikasi, jenis dan tingkat kerusakan.

(1) Penentuan kondisi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan wewenang Pembina Teknis Materiilmaupun Penanggung Jawab Materiil. (2) Penentuan kondisidan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. kondisi baik dengan kode B, apabila seluruh komponen yang berada pada unit Materiil tersebut masih lengkap, baik komponen utama maupun komponen pendukung dapat berfungsi dengan baik; b. kondisi rusak ringan dengan kode RR, apabila sebagian dari komponen pendukung terjadi kerusakan sedangkan komponen utama berfungsi dengan baik; dan c. kondisi rusak berat dengan kode RB, apabila terjadi kerusakan pada komponen utama maupun pendukung.

(1) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan wewenang dan tanggung jawab Pembina Teknis Materiil. (2) Penentuan klasifikasi Pemeliharaan Materiil sebagai berikut: a. klasifikasi siap operasional; b. klasifikasi tidak siap operasional; c. perbaikan; d. rehabilitasi; e. peningkatan kemampuan teknis Materiil; f. uji Kelaikan; g. penyingkiran; dan h. penyelamatan Materiil.

Klasifikasi siap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a jika Materiil yang secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan baik.

(1) Klasifikasi tidak siap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b jika Materiil yang sebagian danatau secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan kurang dan/atau tidak baik. (2) Klasifikasikan tidak siap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. Materiil yang sebagian kondisinya tidak baik dan masih dapat diperbaiki; b. Materiil yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik tetapi masih dapat diperbaiki; dan c. Materiil yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik dan tidak dapat diperbaiki.

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan, sesuai dengan aspek prioritas penggunaan Materiil, batas usia pemakaian, dukungan suku cadang serta anggaran yang tersedia. (3) Pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui: a. perbaikan dengan memperbaiki komponen yang mengalami kerusakan; dan b. perbaikan dengan mengganti komponen yang rusak dengan komponen baru.

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf dmerupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan Materiil secara menyeluruh guna mengembalikan kemampuan Materiil seperti semula sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

(1) Peningkatan kemampuan teknis Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil. (2) Peningkatan kemampuan teknis Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan, yang dilakukan dengan cara: a. modifikasi, merupakan tindakan teknis terhadap Materiil dengan mengubah sebagian atau keseluruhan komponen Materiil tanpa merubah fungsi dan prinsip kerjanya; b. repowering, merupakan tindakan teknis terhadap Materiil bermotor yang dilaksanakan dengan mengganti power (Engine) sehingga Materiil memiliki kemampuan yang lebih baik; c. retrofitting, merupakan tindakan teknis terhadap Materiil yang dilaksanakan dengan mengubah dan menambah beberapa komponen utama maupun komponen pendukung, sehingga kemampuan dan kehandalan Materiil lebih baik dari semula; dan d. mid life modernization (MLM), merupakan tindakan teknis terhadap setengah usianya kapal perang yang dilaksanakan dengan mengubah dan menambah beberapa komponen utama maupun pendukung, sehingga kemampuan dan kehandalan Materiil lebih baik dari semula dan telah mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

(1) Uji Kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f merupakan tanggung jawab masing-masing unsur Pelaksana Kelaikan. (2) Uji Kelaikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyelenggaraan uji Kelaikan Materiil kekuatan di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan dengan ketentuan: a. terjadwal, merupakan kegiatan secara periodik terhadap Materiil dengan ketentuan: 1. sepanjang masa berlakunya sertifikat Kelaikan; 2. berakhirnya masa berlakunya sertifikat Kelaikan; dan 3. dalam masa pemeliharaan/perbaikan. b. tidak terjadwal, merupakan kegiatan penyelenggaraan uji Kelaikan secara tidak terjadwal dilaksanakan sesuai kebutuhan, atau apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan status Kelaikan Materiil gugur/tidak laik karena adanya kerusakan.